Oleh karena itu, pemerintah diminta memberikan sejumlah insentif agar sektor properti kembali bangkit, terutama untuk perumahan menengah bawah.
Menurut CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda pemerintah seharusnya mengalihkan sebagian anggaran infrastruktur untuk menggerakkan perumahan subsidi.
"Kita mau dorong agar sektor perumahan menengah bawah bisa diberikan insentif khususnya FLPP yang anggarannya harus ditambah," ungkapnya kepada Medcom.id.
Ali menambahkan jika insentif yang diberikan pemerintah berupa pelonggaran loan to value (LTV) dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan properti.
"Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) harus bisa dikurangi, sekarang masih lima persen, harusnya 2,5 persen," jelasnya.
Selain itu, suku bunga bank juga harus turun. Saat ini meski BI Rate terus turun, namun perbankan belum menurunkan suku bunga kredit.
"Pemerintah harus serius panggil semua bank. Saat ini yang harus cepat adalah menambah anggaran FLPP dan penurunan suku bunga," ungkap Ali.
Tokoh Pengembang Perumahan Subsidi Asmat Amit juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran lebih untuk sektor perumahan khususnya perumahan subsidi karena ini yang permintaannya sangat besar.
Bahkan Ali Tranghanda memperkirakan dengan tingkat backlog perumahan yang tinggi setiap tahunnya, paling tidak harus tersedia anggaran Rp30 triliun setiap tahunnya untuk perumahan sederhana.
"Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus bertindak cepat untuk dapat segera memberikan jalan keluar agar bisnis properti dan perumahan dapat bergerak sehingga dapat menjadi penyelamat bagi perekonomian nasional karena akan sangat luas multiplier effect-nya untuk menggerakan sektor riil," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
