Pemerintah bisa memodifikasi standar mendirikan bangunan yang diterapkan Malaysia dan Thailand. (Foto: Shutterstock)
Pemerintah bisa memodifikasi standar mendirikan bangunan yang diterapkan Malaysia dan Thailand. (Foto: Shutterstock)

IMB Dihapus, Pemerintah Tiru Standar Malaysia dan Thailand

Properti perizinan Omnibus Law Izin Mendirikan Bangunan
Desi Angriani • 25 September 2019 18:14
Jakarta: Pemerintah berencana menghapus izin mendirikan bangunan (IMB) untuk mempermudah masuknya investasi. IMB tersebut akan digantikan oleh standar atau ketentuan pendirian bangunan.
 
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bisa menjiplak atau memodifikasi standar mendirikan bangunan yang diterapkan Malaysia dan Thailand.
 
"Ini cuma standar, standarnya itu tiru saja Malaysia sama Thailand. Kita modifikasi," katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 September 2019,

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Darmin menjelaskan konsep standar pendirian bangunan itu berada di luar omnibus law perizinan berusaha. Dengan kata lain, omnibus law merupakan ketentuan yang mengatur penghapusan IMB.
 
"Kalau peraturannya di omnibus law, standarnya tentu tidak di sana," ungkapnya.
 
Meski demikian, pengawasan dan penertibannya akan dilakukan oleh inspektur bangunan yang ditunjuk oleh kementerian terkait. Darmin bilang standar pendirian bangunan akan rampung Oktober nanti.
 
"Bisa Oktober. Streamline omnibus law nya di pemerintahan baru," pungkasnya.
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan selama ini IMB bukanlah perizinan yang efektif. Buktinya, banyak pelaku usaha yang menyalahi izin pembangunan yang telah diberikan.
 
Padahal pengawasan ialah hal yang lebih penting ketimbang pemberian izin itu sendiri. Karenanya konsep standar pendirian bangunan akan menjadi pendekatan baru untuk mengubah kebiasaan negatif pelaku usaha.
 
Pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan izin, tetapi mereka harus mengikuti ketentuan yang telah menjadi standar. "Jadi, silakan bangun asal sesuai standar. Kalau tidak sesuai, nanti akan ada inspektur bangunan yang akan menertibkan, membongkar," tuturnya.
 
Sementara itu pengawasan akan dilakukan langsung oleh Kementerian ATR melalui para pejabat penyidik PNS. "Kalau sekarang kan tidak bisa. Kalau ada yang melanggar, kita tidak bisa tahan. Ke depannya, kita ingin bisa seperti itu. Pelanggaran harus ada sanksinya supaya masyarakat disiplin. Negara ini makin hari harus makin tertib," tegas dia.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif