Konsep hunian TOD solusi bagi milenial yang produktif. Foto: Kementerian PUPR
Konsep hunian TOD solusi bagi milenial yang produktif. Foto: Kementerian PUPR

Pemerintah Susun Strategi Kembangkan Hunian TOD

Properti investasi properti perumahan bisnis properti rumah tapak transit oriented development
Rizkie Fauzian • 10 Oktober 2020 16:10
Bogor: Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR menggandeng sejumlah pihak untuk program pembangunan hunian berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) di Indonesia.
 
Pembangunan TOD saat ini dinilai menjadi salah satu solusi yang tepat untuk pemanfaatan lahan serta mempermudah masyarakat termasuk generasi milenial
 
"Kami melaksanakan pertemuan bersama para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien," ujar Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, penting untuk menghimpun gagasan dan masukan konstruktif dari berbagai stakeholder yang terkait langsung dalam pengembangan TOD. Selain itu, pihaknya juga telah menyusunan buku tentang Pengembangan Hunian Berbasis Transit (TOD) Menuju Peningkatan Efisiensi Perkotaan yang sedang disusun oleh Ditjen Perumahan Kementerian PUPR.
 
"Kebijakan terkait pembangunan TOD sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat," jelasnya.
 
Dwityo menerangkan, program perumahan ke depan akan semakin menghadapi tantangan mengingat semakin terbatasnya lahan, kemampuan pendanaan pemerintah di sektor perumahan,backlog kepenghunian dan RTLH, keterbatasan data yang akurat, tuntutan masyarakat, teknologi murah dan penyederhanaan peraturan.
 
Dirinya mencontohkan di kawasan metropolitan dan kota besar muncul permasalahan seperti urban sprawl, kemacetan dan kawasan kumuh.Dari data World Bank 2018 di kawasan metropolitan Indonesia hampir setengah komuter menghabiskan waktu lebih dari 60 menit setiap hari diperjalanan dan sebagian dari mereka menempuh jarak lebih dari 30 kilometer.
 
"Permasalahan kemacetan juga terjadi karena adanya inefisiensi yang dilakukan penduduk perkotaan dengan melakukan pergerakan menggunakan kendaraan pribadi," tandasnya.
 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bertempat tinggal dipinggiran kota cukup besar. Sedangkan fenomena yang muncul kemudian adalah urban sprawl akibat masyarakat menengah ke bawah semakin terpinggirkan akibat ketidakmampuan untuk mengakses hunian karena harga tanah dan hunian yang tinggi di tengah kota.
 
"Indonesia memerlukan konsep baru penyediaan hunian berupa TOD di perkotaan yang dapat mengurangi mobilitas masyarakat dari tempat tinggalnya menuju pusat kegiatannya," katanya.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif