Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nasional (DPKN) Zudan Arif Fakhrullah mengharapkan peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengurangi backlog perumahan.
"Saya mengharapkan peran aktif Pemda untuk mendukung pembangunan perumahan melalui kebijakan tata ruang, kemudahan perizinan, serta sumber pendanaan khusus untuk perumahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 Juni 2023.
Dirinya mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan untuk terus melakukan sinergitas untuk mendorong pemenuhan perumahan bagi MBR dan ASN, sehingga komitmen Pemerintah untuk memberikan pembiayaan perumahan kepada Publik khususnya ASN dan MBR dapat berjalan optimal.
Dirinya juga menyampaikan ide terkait dengan sistem perumahan yang diterapkan di Korea yang dapat diadopsi oleh Indonesia.
“Pemerintah menyewakan apartemen kepada ASN muda selama lima tahun dan pada akhirnya uang sewa tersebut dikembalikan kepada si penyewa untuk dapat dimanfaatkan sebagai uang muka rumah mereka nanti. Ini sangat menarik dan saya rasa pasti akan diminati oleh ASN muda di Indonesia,” jelasnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna memberikan gambaran mengenai rencana strategis program pembiayaan perumahan 2023.
"Proyeksi program pembiayaan jangka panjang terutama yang ditujukan bagi ASN dengan batas berpenghasilan tertentu serta peluang dan potensi kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemda di bidang perumahan khususnya pada pembiayaan perumahan," ujarnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong menjabarkan mengenai peran aktif Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan hunian dan permukiman di daerahnya serta strategi Pemerintah Daerah, serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program perumahan dan hunian di daerah masing-masing.
Untuk mendapatkan masukan dari penerima manfaat, Togap mengusulkan agar BP Tapera melakukan survei kepada ASN Milenial yang memiiki gaji di bawah Rp8 Juta sehingga pada akhirnya dapat dilihat dengan jelas jenis rumah yang diinginkan.
Penyampaian kajian atas batasan penghasilan ASN terhadap perolehan bantuan pembiayaan perumahan (GAP) dan contoh data ASN Kementerian/Lembaga atau Daerah yang belum memiliki rumah dan memiliki batas penghasilan tanggung juga menjadi fokus dari diskusi ini.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
