“Bila tidak ada penambahan dana subsidi, maka proyek pembangunan Sejuta Rumah yang digencarkan pemerintah bisa terhambat dan berdampak pada industri properti secara keseluruhan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo dalam Rakor Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.
Hendro mengungkapkan kuota bantuan subsidi rumah yang disalurkan pemerintah bagi MBR semakin menipis. Berdasarkan Data Kementerian PUPR, pemerintah menganggarkan Rp7,1 triliun untuk target pembangunan 68.858 unit rumah MBR. Sampai Agustus 2019, anggaran ini diperkirakan sudah terserap sebesar Rp5 triliunan untuk 53.355 unit rumah atau 77,5 persen.
"Para pengembang meminta pemerintah menyalurkan kuota tambahan bantuan subsidi untuk pembiayaan pembangunan perumahan rakyat kecil," ungkap dia.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani menambahkan pengusaha properti siap bekerja sama dengan pemerintah dalam program sejuta rumah, baik melalui pembangunan rumah tapak maupun rumah susun murah bersubsidi.
"Kami akan ambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,” katanya.
Menurutnya, penyediaan rumah menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Hal ini dikarenakan defisit atau nilai backlog dan juga rumah tidak layak huni masih cukup besar.
“Sebenarnya kita pun menyadari bahwa untuk mewujudkan penyediaan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, adalah tugas berat dan merupakan tantangan bagi semua pemangku kepentingan di bidang ini,” ungkap Rosan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
