Untuk memacu sektor tersebut diperlukan dukungan seluruh stakeholders di antaranya adalah Pemerintah, Jasa Keuangan dan Perbankan, pengembang.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Andin Hadiyanto menilai sektor properti sangat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi karena diyakini sangat strategis sehingga menjadi perhatian dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi backlog perumahan nasional, jadi akan banyak tambahan rumah yang bisa diakses masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Andin.
Andin menilai dibutuhkan intervensi langsung dari Pemerintah untuk MBR. Sebab, angka backlog kepemilikan rumah sebesar 11,4 juta orang dan backlog keterhuniaan adalah 7,6 juta orang.
"Intervensi yang dilakukan Pemerintah mencakup sejumlah aspek di antaranya mendorong supply side dengan mengusahakan ketersediaan rumah, meningkatkan akses pembiayaan, harga rumah yang terjangkau dan program berkelanjutan," jelasnya.
Untuk itu, Kementerian Keuangan sudah memberikan sejumlah insentif fiskal dan alokasi anggaran belanja seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
Kemudian Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF), serta dana bergulir Fasilitas Pembiayaan.
Dengan dukungan tersebut, Andin optimistis para pelaku sektor properti dapat diakselerasi dengan baik. Perbankan khususnya dapat memaksimalkan perannya menjadi penyalur dana subsidi maupun dana PEN yang sudah dialirkan sejak Juni lalu.
Dukungan Pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat nilainya. Pada 2020, dana bergulir FLPP Rp9 triliun, SBUM Rp600 miliar dan SSB Rp3,87 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF Rp1,75 triliun, PEN Perumahan Rp1,3 triliun, dan DAKF Rp1,42 triliun.
Pada 2021, alokasi tersebut bertambah, yakni dana bergulir FLPP menjadi Rp16,62 triliun, SBUM menjadi Rp630 miliar dan SSB menjadi Rp5,97 triliun. Sedangkan PMN untuk SMF menjadi Rp 2,25 triliun dan DAKF menjadi Rp1 triliun,” kata Andin.
Dukungan perbankan
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Pahala Nugraha Mansury menyambut baik dukungan Pemerintah dalam mendorong sektor properti. Berkat dukungan Pemerintah, pada saat pandemi sekali pun, sektor properti terbukti dapat tumbuh positif.
"Tidak semua sektor terpengaruh pandemi, salah satu sektor yang memiliki kinerja yang cukup baik adalah sektor real estate, di triwulan III pertumbuhannya mencapai dua persen," jelas Pahala.
Di tengah pandemi, dukungan pemerintah dioptimalkan dengan baik oleh BTN, misalnya penyaluran dana PEN, dan dana subsidi perumahan.
"Pemerintah menempatkan dana di BTN sebesar Rp10 triliun. Hal itu guna mendorong sektor perbankan khususnya sektor perumahan," jelasnya.
Hingga November 2020, BTN telah berhasil merealisasikan Rp25,6 triliun, hampir mencapai target sebesar Rp30 triliun yang sebagian besar mengalir ke KPR.
Ke depannya, Pahala menegaskan tetap dibutuhkan dukungan di sektor perumahan. Tidak hanya di sisi demand, tapi juga sisi supply.
"Sektor supply pun tetap butuh bantuan, misalnya kredit subsidi untuk kredit konstruksi, kalau selama ini subsidi diberikan untuk demand atau konsumen saja, mungkin dapat dipertimbangkan untuk pengembang untuk diberikan susbidi," kata Pahala.
Sementara itu, BTN ke depan juga terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya, melakukan inovasi produk KPR dan terus mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan akses sektor perumahan.
"Dengan pengembangan dan perbaikan portal tersebut, kami harapkan aksesibilitas terhadap perumahan dapat lebih baik," kata Pahala.
Pahala sangat optimis stimulus yang diberikan Pemerintah untuk 2021 bakal dapat mengakselerasi sektor properti lebih cepat lagi karena perekonomian diprediksi membaik.
"Sektor properti memiliki peluang dalam percepatan pemulihan perekonomian nasional tersebut dikarenakan memiliki kontribusi yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai PDB," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
