Pengembang: Perizinan di Jakarta masih sulit
Helipad di atas sebuah apartemen mewah di Jakarta. AFP Photo/Adek Berry
Jakarta:Pemerintah telah menyederhanakan perizinan guna memudahkan pengembang untuk membangun rumah. Melalui paket kebijakan ekonomi ke-XIII, izin dan rekomendasi pembangunan rumah murah dipangkas dari semula 33 menjadi 11.

Namun di lapangan ternyata perizinan masih menjadi kendala utama sejumlah pengembang proyek terutama di wilayah DKI Jakarta. Ini terungkap dalam survei yang dilakukan DPD Realestate Indonesia (REI) DKI Jakarta selama 2017, bahwa pengembang lebih mudah mendapatkan izin bangun rumah di luar wilayah DKI Jakarta.


Sebanyak 66 persen dari total 350 pengembang menyebut mengurus perizinan di luar DKI lebih mudah. Sementara 22 persen pengembang menyebut 22 persen perizinan mudah di DKI.

Sementara itu, faktor yang dianggap paling mempengaruhi pengurusan izin adalah birokrasi. Selanjutnya adalah persyaratan perizinan.

Sebanyak 40 persen pengembang menyebut birokrasi paling mempengaruhi dalam pengurusan izin industri properti di DKI Jakarta. Lalu, 25 persen merasa persyaratan yang paling mempengaruhi.

Sisanya, 18 persen menyebut biaya pengurusan perizinan dan 17 persen mengatakan kebijakan yang paling mempengaruhi pengurusan izin.

Ada beberapa perizinan yang harus dikantongi pengembang sebelum kegitan pembangunan proyeknya dimulain. Di antaranya adalah;
 

-Proposal Pengembang (dengan lampiran sertifikat tanah, bukti bayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat,

- Izin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning,

- Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk lahan 5 Ha serta Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha),

- rekomendasi damkar dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman

- Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja),

- Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja),

- Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja),

- Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja),

- Pemecahan sertifikat atas nama pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja) dan Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).



(LHE)