Kementerian ATR usulkan bentuk tim khusus benahi Jabodetabek-Punjur. Foto: Kementerian ATR
Kementerian ATR usulkan bentuk tim khusus benahi Jabodetabek-Punjur. Foto: Kementerian ATR

Menteri ATR Usul Pembentukan Tim Khusus Benahi Jabodetabek-Punjur

Properti bpn jabodetabek tata kota Penataan Kawasan Puncak
Rizkie Fauzian • 06 September 2020 11:09
Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan pembentukan tim khusus untuk membenahi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).
 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur terdapat enam isu strategis yang perlu dibenahi, antara lain kemacetan, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, banjir, ketersediaan air bersih, sampah dan sanitasi serta kebutuhan lahan penataan pantai utara.
 
"Ada tiga instrumen yang akan kita gunakan untuk membenahi hal tersebut, kita perlu lakukan penyelarasan perencanaan dan pelaksanaan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, kita juga perlu lakukan pengendalian dan penertiban tata ruang serta perbaikan tata kelola, kebijakan, insentif dan disinsentif," kata Menteri ATR Sofyan A. Djalil dalam keterangan tertulis, Minggu, 6 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur tersebut sangat membutuhkan peran dan kerja sama antar daerah serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelesaiannya.
 
"Untuk itu kita perlu lakukan pemantapan kelembagaan serta operasionalisasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur," ujarnya.
 
Penyelesaian permasalahan Jabodetabek-Punjur sebelumnya sudah dilaksanakan melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek-Punjur yang merupakan badan kerja sama antar daerah yang terdiri atas ketua yang memimpin secara bergantian dengan sekretariat dan tidak melibatkan Pemerintah Pusat.
 
"Untuk melakukan perluasan dan penguatan ruang lingkup, tugas dan wewenang, tata kerja, dan kapasitas dari BKSP, diperlukan pengintegrasian posisi BKSP Jabodetabek-Punjur ke dalam Tim Koordinasi Jabodetabek-Punjur guna menghindari adanya dualisme kelembagaan terhadap fokus atau substansi dan wilayah yang sama," usul Sofyan A. Djalil.
 
"Tim koordinasi ini akan memiliki beberapa tugas dan wewenang yang lebih kuat dari BKSP, misalnya melakukan evaluasi program dan rekomendasi earmark anggaran. Tentunya tim koordinasi antara pusat dan daerah dibantu oleh Tim Pelaksana, Pokja Sektoral, dan Project Management Office (PMO)," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
 
Usulan pembentukan Tim Koordinasi ini mendapat dukungan dari tingkat pusat maupun daerah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono salah satunya mengatakan pengintegrasian BKSP ke dalam tim koordinasi Jabodetabek-Punjur akan memperkuat kinerja sehingga membuahkan hasil yang lebih baik.
 
"Saya kira kalau ada dua kelembagaan pasti tidak akan efektif, maka saya setuju untuk melebur BKSP. Di samping itu PMO nanti memonitor perencanaan pelaksanaan program ini, saya kira dengan adanya PMO ini kita harus berubah sehingga kita semua harus benar-benar konsisten dengan kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk memperbaiki Jabodetabek-Punjur," ucap Basuki Hadimuljono.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif