Bedah rumah di Kalimantan. Foto: Kementerian PUPR
Bedah rumah di Kalimantan. Foto: Kementerian PUPR

Dorong Padat Karya Tunai Melalui Program Bedah Rumah

Properti bedah rumah program sejuta rumah Padat Karya Penyediaan Rumah
Rizkie Fauzian • 15 Mei 2020 15:12
Kalimantan Tengah: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menekan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan memaksimalkan kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) meski dilanda pandemi virus korona.
 
Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Kementerian PUPR memperbaiki 1.500 unit rumah tak layak huni di Provinsi Kalimantan.
 
"Tahun ini jumlah penerima BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.500 unit," ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Dwi Astono dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya menerangkan penerima bantuan BSPS tersebar di empat Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Timur sebanyak 350 unit, Kabupaten Barito Selatan 400 unit, Kabupaten Pulang Pisau 350 unit dan Kabupaten Kotawaringin Barat 400 unit.
 
Pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian yang dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan.
 
"Hal tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan guna memenuhi standar kesehatan penghuni seperti pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara, ketersediaan MCK dan luas bangunan,” katanya.
 
Dalam pelaksanaan BSPS dengan Skema Padat Karya Tunai (PKT), masyarakat yang mendapatkan bantuan maupun bukan penerima bantuan namun masih berstatus sebagai warga desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan, terutama bagi yang memiliki keahlian dalam pengerjaan kontruksi bangunan rumah seperti tukang atau pekerja bangunan.
 
"Dalam dana bantuan BSPS sejumlah Rp17,5 juta di dalamnya sudah di anggarkan biaya untuk upah pekerja atau tukang dengan nominal Rp2,5 juta dan sisanya adalah nominal untuk pembelian material bangunan," jelasnya.
 
Teknis pelaksanaan pembayaran upah pekerja tukang juga terbagi menjadi dua pilihan, yaitu untuk piihan pertama pembayaran dilakukan satu tahap yaitu pada akhir pelaksanaan kegiatan dengan syarat progres fisik kegiatan pekerjaan sudah ada pada angka 100 persen dan upah akan dibayarkan langsung 100 persen kepada pekerja atau tukang.
 
Sedangkan tahap kedua, yaitu pembayaran masing-masing 50 persen yang dilakukan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan fisik bangunan tahap pertama dan selanjutnya pada akhir pelaksanaan kegiatan fisik tahap kedua.
 
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak terkait di masing –masing Kabupaten Penerima BSPS, pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Kalimantan Tengah dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) saat ini sudah dilaksanakan serentak di masing-masing kabupaten sesuai SK Dirjen Perumahan Tahap I.
 
Pelaksanaan kegiatan mulai dilakukan pada April 2020 hingga sesuai target penyelesaian pelaksanaan kegiatan fisik yaitu pada September 2020.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif