“Ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun ini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dikutip Jumat, 27 Januari 2023.
Iwan menjelaskan, sejumlah isu strategis bidang perumahan yang membutuhkan perhatian khusus di antaranya dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tematik dan direktif nasional Tahun 2023.
Kemudian kegiatan operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) terutama Pemeliharaan dan Rehabilitasi khusus untuk aset yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait dan ketiga adalah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan Stunting.
Adapun isu yang ke empat adalah dukungan terhadap penanganan kumuh melalui keterpaduan penanganan kawasan melalui integrasi program perumahan dan cipta karya. Sedangkan isu ke lima adalah dukungan penyediaan Hunian di Ibu Kota Negara (IKN).
| Baca juga: 12 Tower Rusun Pekerja Konstruksi IKN Siap Dihuni, Begini Kondisinya |
Isu ke enam adalah penanganan rumah khusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana termasuk program pemerintah, masyarakat kawasan perbatasan dan 3T. Ketujuh adalah dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas bidang PUPR untuk mendukung target RPJMN 2020-2024 dan Direktif Nasional dan kedelapan penanganan backlog rumah MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR).
"Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Ditjen Perumahan Tahun Anggaran 2023 anggaran Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun ini sebesar Rp6,976 triliun. Hal tersebut akan digunakan untuk sejumlah program perumahan bagi masyarakat di Indonesia,” katanya.
Adapun target dan anggaran per sektor antara lain dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya senilai Rp0,507 triliun, terdiri dari belanja operasional dan non operasional Rp0,305 triliun dan dukungan lainnya Rp0,202 triliun.
Selanjutnya untuk pembangunan rumah susun senilai Rp2,002 triliun untuk pembangunan rusun 5.347 unit, termasuk anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program OPOR sebanyak 59 tower dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN sebanyak 22 Tower.
Anggaran pembangunan rumah khusus (Rusus) senilai Rp0,891 triliun untuk pembangunan rusus 3.362 unit, termasuk loan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara MYC 2022 – 2024.
Untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp3,194 triliun untuk bantuan rumah swadaya sebanyak 145.000 unit melalui skema BSPS dengan juga mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
Bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum senilai Rp 0,383 triliun untuk pembangunan PSU perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 27.825 unit. Pagu Ditjen Perumahan pada 2023 sebesar Rp 6,976 triliun terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 6,965 triliun dan Non Rupiah Murni (Non RM) sebesar Rp10,38 miliar.
Adapun rincian pagu per program antara lain Program Dukungan Manajemen sebesar Rp0,305 triliun yang terdiri dari anggaran Operasional dan Gaji, serta Non Operasional. Selanjutnya Program perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebesar Rp 6,671 triliun yang terdiri dari anggaran kegiatan MYC, OPOR, Direktif, Dukungan pada IKN, serta Perencanaan dan Pengendalian (Randal).
“Kami juga berharap dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi dari sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung program penyediaan bagi masyarakat. Sebab dengan tersedianya hunian yang layak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian secara nasional dengan adanya sektor industry dan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
