Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. dok. Kementerian PUPR
Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. dok. Kementerian PUPR

Pembangunan Rumah Murah Terkendala Tanah Negara 'Bermasalah'

Properti perumahan sejuta rumah Penyediaan Rumah Berita Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 17 Januari 2020 21:16
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengidentifikasi sejumlah lahan milik pemerintah untuk membangun rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI.
 
Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo A Soeranto mengatakan berdasarkan hasil identifikasi tersebut terdapat sejumlah lahan aset Kementerian/Lembaga yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
 
"Kementerian PUPR telah melakukan identifikasi lahan milik pemerintah yang memiliki potensi untuk dijadikan public housing dan rumah negara," ujarnya beberapa waktu lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya, Kementerian PUPR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan juga telah mengidentifikasi permasalahan pada lahan yang telah terverifikasi. Salah satunya lahan terokupasi secara liar oleh masyarakat, serta terdapat bangunan permanen dan semi permanen.
 
"Terdapat juga lahan yang belum dialihstatuskan, peruntukkannya bukan untuk permukiman, lokasi lahan yang bukan terletak pada lokasi prioritas pembangunan public housing, serta lokasi yang tidak berada pada satu hamparan," ungkapnya.
 
Dwityo menambahkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan public housing dan rumah negara antara lain lokasi, kualitas bangunan, memiliki fungsi campuran (mixed used), memiliki kepastian hukum, ketersediaan lahan yang terjangkau, berbasis komunitas, pengelolaan atau estate management yang professional, serta delivery system yang baik.
 
Pemerintah sesuai dengan target RPJMN bidang perumahan 2020-2024 akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah rumah tangga untuk menghuni rumah yang layak. Adapun pola intervensi yang dilaksanakan dibagi menjadi dua kelompok.
 
Pertama adalah intervensi langsung dengan penyediaan hunian, fasilitasi peningkatan kualitas rumah, fasilitasi pembiayaan perumahan dan bantuan atau subsidi pembiayaan perumahan, penyediaan infrastruktur permukiman, pembinaan serta penanganan permukiman kumuh.
 
Sedangkan pola penanganan yang kedua adalah intervensi tidak langsung dengan penyediaan hunian melalui peran masyarakat dan swasta serta fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan.
 
"Lahan merupakan prasyarat untuk melaksanakan penyediaan public housing dan rumah negara. Kami juga telah menyusun mekanisme pemanfaatan tanah terkait kepemilikannya, pelaku pembangunannya, jenis perumahan yang dibangun serta sumber pembiayaannya," jelasnya.
 

(KIE)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif