Tata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur. Foto: Kementerian PUPR
Tata ruang kawasan Jabodetabek-Punjur. Foto: Kementerian PUPR

Rencana Tata Ruang Jabodetabek-Punjur Melalui Sistem Jaringan Prasarana

Properti bpn tata kota Penataan Kawasan Puncak
Rizkie Fauzian • 15 Juni 2020 09:11
Jakarta: Rencana tata ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) telah ditetapkan. Aturan lama terkait penataan ruang di kawasan tersebut direvisi.
 
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur pada 16 April 2020 dengan jangka waktu pelaksanaan 20 tahun dari 2020 – 2039.
 
Aturan tersebut merupakan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur. Salah satu yang dibenahi adalah format kelembagaan untuk koordinasi Kawasan Jabodetabek-Punjur.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan format kelembagaan yang jelas, maka implementasi rencana tata ruang dapat lebih termonitor. Selain itu diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan tersebut.
 
"Secara struktur organisasi, saya setuju dengan pembentukan Project Management Office (PMO) yang bertanggung jawab untuk memonitor implementesi program secara berkala dan melaporkannya dalam rapat koordinasi. Intinya pada pemantauan dan dorongan pelaksanaan program. Terlebih jika ada sinkronisasi dalam penganggaran program," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Senin, 15 Juni 2020.
 
Basuki mengajak para Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait untuk secara konsisten mengimplementasikan indikasi program yang telah disusun dan disepakati bersama sehingga dapat menjadi contoh penanganan kawasan perkotaan yang lebih baik.
 
"Tidak mudah untuk memadukan indikasi program antar lembaga, jadi mari kita secara konsisten melaksanakan program yang ada dari hulu hingga hilir, baik penanganan fisik maupun non fisik," ujarnya.
 
Dikatakan Menteri Basuki, lebih mudah bagi Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan fisik untuk mendukung penataan ruang Jabodetabek-Punjur, dibandingkan penanganan non fisik seperti dalam mengatasi masalah persampahan dan banjir.
 
"Semua punya tantangan masing masing, tetapi kalau kita sepakat semua dengan komitmen masing-masing, maka mudah-mudahan apa yang ingin kita lakukan dengan penataan ruang yang baik, bisa kita wujudkan," tutur Menteri Basuki.
 
Dalam Perpres 60 Tahun 2020, indikasi program yang terkait Kementerian PUPR berjumlah 266 program, terdiri 122 bidang Sumber Daya Air (SDA), 107 bidang Bina Marga berupa jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan bebas hambatan, dan 37 bidang Cipta Karya berupa SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem
jaringan persampahan.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif