Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk masyarakat.
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menjalin kerjasama dengan Baznas untuk membantu penanganan RTLH untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program BSPS,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Rabu, 1 Februari 2023.
Iwan menjelaskan, BSPS merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk peningkatan kualitas rumah masyarakat yang kondisinya tidak layak huni.
Program bantuan tersebut bersifat stimulan dengan pola pemberdayaan masyarakat sehingga masih diperlukan dukungan dari keswadayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas rumah yang semula tidak layak huni menjadi layak huni.
“Program BSPS ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menjangkau sampai ke pelosok perdesaan terpencil sekalipun. Ini merupakan wujud nyata bahwa Pemerintah hadir dan bukti bahwa program pembangunan bisa dinikmati segenap bangsa Indonesia,” terangnya.
| Baca juga: 605 Rumah Tak Layak Huni di Aceh Diperbaiki dengan Anggaran Rp12,1 Miliar |
Iwan menambahkan, beberapa kegiatan kolaborasi pada program BSPS untuk penanganan RTLH pada tahun 2022 dilaksanakan di tiga Provinsi pada sembilan Kabupaten/Kota dengan jumlah 198 unit rumah telah selesai dilaksanakan. Salah satu pilot project kolaborasi penanganan RTLH yang telah selesai dilaksanakan di Desa Cupunagara, Kabupaten Subang.
Alokasi anggaran BSPS Tahun 2022 di Provinsi Jawa Barat sebanyak 16.691 unit, di antaranya 9.288 unit Reguler dan 7.643 unit. Sedangkan Untuk alokasi program kolaborasi BSPS dan Baznas di Provinsi Jawa Barat sebanyak total 130 Unit.
Sebanyak 25 unit di Kabupaten Subang, 25 unit di Kabupaten Bekasi, 32 di Kabupaten Karawang, 22 unit di Sumedang, 26 unit di Majalaya. Sedangkan di Desa Cupunagara sendiri terdapat 9 unit penerima bantuan dan harapan ke depan lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan hunian layak dan berkualitas.
Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024, bahwa salah satu strategi dalam pembangunan adalah mendorong perluasan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi pemerintah dengan mitra pembangunan dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan dan investasi pembangunan, penyelesaian permasalahan publik bersama, dan pengembangan daya saing dan inovasi daerah.
Namun demikian, ketika dikaitkan dengan kelompok masyarakat yang miskin ekstrem, Kementerian PUPR mencermati bahwa masyarakat cenderung kesulitan, bahkan tidak mampu untuk menambah keswadayaannya.
Untuk itu, masyarakat masih membutuhkan dukungan pembiayaan dari sumber lain, agar bisa ikut menikmati bantuan BSPS, untuk membantu perbaikan rumahnya menjadi lebih layak.
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dan Baznas telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) sejak April 2022 dan kedua pihak berupaya untuk mewujudkan Kerjasama tersebut hingga saat ini.
Adanya pelibatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam kegiatan tersebut dikarenakan lembaga tersebut juga memiliki program Rumah Layak Huni dengan target sejumlah 40 ribu unit pada 2022 lalu.
Implementasi PKS antara Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dengan Baznas yang telah dilakukan di antaranya melalui pelaksanaan pilot project kolaborasi RTLH dalam rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
Pihak Baznas memberikan dukungan pada pelaksanaan program BSPS Kementerian PUPR melalui perbaikan rumah keseluruhan ataupun bantuan komplementer dalam bentuk bantuan material komponen atap dan pembangunan MCK berupa toilet dan tangki septik sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat agar dapat tinggal di rumah yang lebih layak.
Program kolaborasi tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama perumahan, untuk peningkatan kesejahteraan mustahil, sehingga program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan etos kerja mustahik.
Melalui program tersebut, Baznas dapat menjadi mitra yang sangat potensial untuk berkolaborasi dengan program BSPS, khususnya pada lokasi Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
"Sedangkan nilai bantuan yang diberikan di masing-masing rumah menyesuaikan dengan kesepakatan oleh tim lapangan Baznas dan tim Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di setiap wilayah berdasarkan hasil analisa teknis serta kebutuhan penerima bantuan,” ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
