Penyaluran rumah subsidi berbasis teknologi informasi. Foto: Shutterstock
Penyaluran rumah subsidi berbasis teknologi informasi. Foto: Shutterstock

Penyaluran Rumah Subsidi Berbasis Teknologi Informasi

Properti perumahan sejuta rumah kpr Penyediaan Rumah Kementerian PUPR
Rizkie Fauzian • 11 September 2020 12:58
Jakarta: Dalam rangka peningkatan layanan berbasis teknologi informasi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) pengembangan penyaluran rumah subsidi berbasis teknologi informasi.
 
Direktur Operasi PPDPP Martanto Boedi Joewono menyampaikan bahwa pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh PPDPP bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 
"Saat ini PPDPP telah berhasil mengembangkan fitur pada aplikasi SiKasep, dimana bank pelaksana akan dapat membantu masyarakat untuk melakukan transaksi KPR subsidi melalui fitur desktop customer service pada bank," katanya dikutip dari lama resmi PPDPP, Jumat, 11 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, PPDPP juga memberikan dukungan akses kepada bank pelaksana untuk dapat melihat potensi kesediaan hunian dari para pengembang guna pengembangan bisnis bank pelaksana.
 
"PPDPP akan membuka jalur Host To Host pada Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) untuk dapat dimanfaatkan oleh perbankan dalam penyaluran subsidi perumahan," ujar Martanto.
 
Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa dalam mendukung kemudahan dan efektifitas transaksi permohonan dana subsidi pada bank peklaksana, saat ini PPDPP menghadirkan fitur terbaru dengan memberikan akses pendaftaran debitur pada costomer service perbankan.
 
"Dengan membuka Jalur Host to Host untuk SiKumbang, maka bank pelaksana akan mengetahui sisi supply dan demand, sehingga membuka peluang untuk perbankan memanfaatkan hal tersebut sebagai perencanaan bisnis KPR subsidi perumahan," jelasnya.
 
Arief juga mengingatkan kepada bank pelaksana terkait pemenuhan dokumen melalui skema Host to Host PPDPP, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2019.
 
"Diharapkan bank pelaksana dapat menyelesaikan kekurangan data Form H tersebut paling lambat hingga 30 November 2020, karena nantinya akan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama operasional penyaluran FLPP Tahun 2021," ungkapnya.
 
Melalui dukungan BSrE-BSSN, bank pelaksana yang hadir diberikan bimbingan untuk menyelesaikan target pengembangan berupa penyesuaian form H, pendaftaran SiKasep, Kuota, hingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang terdiri dari 10 field yang harus dimutakhirkan.
 
Sejak awal tahun, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerapkan aplikasi Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan atau SiKasep, dimana seluruh alur bisnis dapat dilakukan secara online dan meminimalisir tatap muka.
 
"Aplikasi tersebut saat ini dikelola oleh PPDPP dan terus dikembangkan dan disinergikan bersama aplikasi-aplikasi lain yang dimiliki oleh PPDPP," kata Arief.
 
(KIE)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif