Dilema tanah vs skema biaya rumah DP Rp 0
Rumah susun Rawa Bebek, Jakarta Barat, diperuntukkan bagi warga relokasi. Proyek ini tidak termasuk dalam program Rumah DP 0 Rupiah. Antara Foto/Galih
Jakarta: Hingga kini program pemilikan hunian murah tanpa muka yang jadi unggulan digagas Gubernur Anies Baswedan tak kunjung terwujud. Meski sebuah proyek rusunami yang diklaim bagian program itu sudah groundbreaking, tapi skema pembiayaan belum juga selesai.

“Kok sudah groundbreaking, tidak ada kelanjutannya? Apalagi ini program pemerintah daerah,” kata CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda dalam surat elektroniknya.


Bagaimana pun, program pengadaan hunian layak dengan harga terjangkau adalah jawaban bagi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Hanya ketika digelar di Jakarta, maka urusannya tidak cuma skema pembiayaan murah, tidak kalah penting adalah lahan yang tersedia dalam jumlah besar.

Padahal lahan murah adalah 'barang langka' di Jakarta. Butuh dana dalam jumlah besar-besar untuk pembebasannya yang pada akhirnya dibebankan kepada pembeli unit hunian. Sedangkan lahan aset pemda yang ada tidak cukup luas untuk menampung animo masyarakat mendapatkannya.

“Sebagus apapun skema-nya yang penting tanahnya ada atau tidak. Bila masalah lahannya sudah ada, maka skema apapun bisa dibuat. Saya rasa pemprov ada kendala penyediaan lahan," papar Ali.

Pemprov dapat juga menggandeng BUMN/BUMD untuk bersama-sama merealisasikan program tersebut. Setidaknya dalam keperluan revitalisasi aset lahan yang ada.

Groundbreakingproyek DP 0 Rupiah telah dilakukan pada 18 Januari 2018. Proyek rusun bermana Klapa Village ini berada di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa. Meskipun gambar dan aturan belum ada, namun groundbreaking ini telah dilakukan untuk menandakan keseriusan Pemprov DKI merealisasikan program unggulannya DP 0.

Anies mengatakan bahwa penyaluran hunian tersebut nantinya bisa dilakukan setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk pada April tahun ini. Skema pembiayaannya akan diadopsi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digunakan pemerintah pusat.

Namun belakangan, Pemprov DKI menarik pernyataan dan mengatakan bahwa pembentukan BLUD tidak jadi dilakukan dan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun sampai saat ini di bulan Juli 2018 belum ada tanda-tanda UPT uang dimaksud sudah terbentuk.



(LHE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id