Pencairan Dana Pilkada di 11 Kabupaten di Papua Baru 40%
Ketua KPU Papua Theodorus Kossay. (Foto: ANTARA/Evarukdijati)
Jayapura: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Theodorus Kossay menyebutkan pencairan dana untuk pilkada di 11 kabupaten baru sekitar 40 persen. Bahkan ada kabupaten baru mentransfer ke rekening KPU setempat sekitar 10 persen dari nominal naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
"Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten sebesar Rp482,9 miliar. Namun yang baru diserahkan Rp289,9 miliar," ujarnya, Rabu, 8 Juli 2020.
Dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, Kabupaten Waropen dan Keerom merupakan wilayah dengan realisasi dana pilkada terkecil.
NPHD Kabupaten Waropen sebesar Rp30 miliar namun yang dicairkan baru Rp6 miliar. Sedangkan Kabupaten Keerom dari NPHD Rp15 miliar yang dicairkan baru Rp4 miliar.
"Kami berharap pemda di kedua kabupaten itu dan pemda lainnya segera mencairkan dana yang sudah disepakati sehingga proses tahapan berjalan tanpa kendala, " imbau Kossay.
Baca: PKPU Protokol Kesehatan Diundangkan, KPU Kebut Sosialisasi
Menurutnya, apabila dana yang ditransfer pemda tidak sesuai, tahapan pilkada akan dihentikan. Seperti halnya dilakukan KPU di Waropen beberapa waktu lalu.
Ia memerinci, NPHD ke 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada yaitu Kabupaten Boven Digoel, dari NPHD Rp50 miliar baru dicairkan Rp32,4 miliar. Kemudian Kabupaten Merauke dari Rp75 miliar dicairkan Rp67,5 miliar dan Kabupaten Pegunungan Bintang dari Rp50 miliar yang sudah dicairkan Rp20 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Asmat Rp45,9 miliar baru dicairkan Rp18,3 miliar; Kabupaten Nabire tercatat darii Rp37 miliar sudah dicairkan Rp15 miliar; Kabupaten Waropen dari Rp30 miliar baru dicairkan Rp6 miliar; dan Kabupaten Yahukimo dari Rp75 miliar baru dicairkan Rp26,4.
"Kabupaten Keerom dari Rp 15 miliar baru dicairkan Rp4 miliar, Kabupaten Supiori dari Rp15 miliar baru dicairkan Rp11 miliar, Kabupaten Mamberamo Raya dari Rp30 miliar baru dicairkan Rp11 miliar, dan Yalimo dari Rp60 miliar dicairkan baru Rp23 miliar," jelas Theodorus Kossay.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
"Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada di 11 kabupaten sebesar Rp482,9 miliar. Namun yang baru diserahkan Rp289,9 miliar," ujarnya, Rabu, 8 Juli 2020.
Dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada, Kabupaten Waropen dan Keerom merupakan wilayah dengan realisasi dana pilkada terkecil.
NPHD Kabupaten Waropen sebesar Rp30 miliar namun yang dicairkan baru Rp6 miliar. Sedangkan Kabupaten Keerom dari NPHD Rp15 miliar yang dicairkan baru Rp4 miliar.
"Kami berharap pemda di kedua kabupaten itu dan pemda lainnya segera mencairkan dana yang sudah disepakati sehingga proses tahapan berjalan tanpa kendala, " imbau Kossay.
Baca: PKPU Protokol Kesehatan Diundangkan, KPU Kebut Sosialisasi
Menurutnya, apabila dana yang ditransfer pemda tidak sesuai, tahapan pilkada akan dihentikan. Seperti halnya dilakukan KPU di Waropen beberapa waktu lalu.
Ia memerinci, NPHD ke 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada yaitu Kabupaten Boven Digoel, dari NPHD Rp50 miliar baru dicairkan Rp32,4 miliar. Kemudian Kabupaten Merauke dari Rp75 miliar dicairkan Rp67,5 miliar dan Kabupaten Pegunungan Bintang dari Rp50 miliar yang sudah dicairkan Rp20 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Asmat Rp45,9 miliar baru dicairkan Rp18,3 miliar; Kabupaten Nabire tercatat darii Rp37 miliar sudah dicairkan Rp15 miliar; Kabupaten Waropen dari Rp30 miliar baru dicairkan Rp6 miliar; dan Kabupaten Yahukimo dari Rp75 miliar baru dicairkan Rp26,4.
"Kabupaten Keerom dari Rp 15 miliar baru dicairkan Rp4 miliar, Kabupaten Supiori dari Rp15 miliar baru dicairkan Rp11 miliar, Kabupaten Mamberamo Raya dari Rp30 miliar baru dicairkan Rp11 miliar, dan Yalimo dari Rp60 miliar dicairkan baru Rp23 miliar," jelas Theodorus Kossay.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((MEL))
BERITA TERKAIT
