Peserta menggambar mural bertema sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 29 Agustus 2020. Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Peserta menggambar mural bertema sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Nanggalo, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 29 Agustus 2020. Foto: Antara/Iggoy el Fitra

Peraturan KPU Harus Adaptif di Tengah Pandemi

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Media Indonesia • 17 September 2020 07:27
Jakarta: Pengamat hukum tata negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat peraturan yang adaptif. Pasalnya, Pemilihan Kepala Daerah (Pildaka) 2020 berlangsung di tengah pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kampanye bakal berbeda.
 
"Menurut saya PKPU (peraturan KPU) harus didesain sedemikian rupa bagaimana caranya menghindari penumpukan atau pertemuan massa," ujar Agus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, 16 September 2020.
 
Menurut dia, kampanye Pilkada 2020 bakal sulit karena pendukung pasangan calon akan menunjukkan fanatismenya. Ia menyarankan kampanye difokuskan dalam sarana daring. Kalau pun memang ada pertemuan, harus dibatasi jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Detail-detail begitu harus diatur KPU agar pilkada tidak menjadi kluster baru penularan covid-19," jelas dia.
 
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyarankan pilkada serentak ditunda sampai ada kepastian terkait antivirus covid-19. Ia menilai kampanye daring tidak akan berjalan efektif.
 
"Kampanye online, kampanye daring, enggak ada yang bisa karena daerah enggak ada internet. Digital marketing enggak efektif," ujar Pangi.

Bahkan, Pangi menilai ketidakefektifan kampanye daring dapat dijadikan celah bagi setiap pasangan untuk melakukan serangan fajar kepada calon pemilih. Pasangan calon akan beradu kekuatan logistik untuk mendapatkan dukungan warga.
 
"Mana yang kuat amunisi dia yang menang. Karena apa? Enggak bisa sosialisasi, menemui warga, face to face, menyalami warga," papar Pangi.
 
Baca: DPR Sarankan Konser saat Kampanye Ditiadakan
 
Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut pihaknya sedang menyempurnakan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Aturan ini akan mengatur tentang sejumlah larangan dan sanksi.
 
"Ini juga misalnya jika ada yang melanggar ketentuan, nanti KPU bisa memberikan peringatan tertulis dan bisa berkoordinasi dengan pihak terkait untuk direkomendasikan, misalnya dihentikan kegiatan kampanyenya," ungkap Raka. (Tri Subarkah)
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif