Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) selain mantan napi kasus korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual boleh nyaleg. Namun Bacaleg tersebut harus membuat pernyataan di media massa.

"Aturannya yang penting kan, pertama dia udah selesai menjalani masa hukuman. Kedua, membuat pengumuman di media massa," kata Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi di gedung KPU, Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018. 

Pramono mengatakan, di media massa, mantan napi harus mengakui statusnya dan membuat pengumuman bahwa dirinya sudah selesai menjalani masa hukuman. Caleg bekas napi juga harus memiliki tanda bukti pernyataannya tersebut.

"Tanda bukti ini berupa surat keterangan pimpinan media cetak bahwa dia sudah bikin pengumuman," ungkap Pramono.

Semua berkas tersebut harus disertakan dalam berkas pencalonan ke KPU. Selain itu, KPU juga akan tetap mengecek putusan pengadilan terkait kasus yang menjerat bakal caleg tersebut.

"Itu syarat-syarat harus diserahkan saat pendaftaran kemarin, dan nanti akan kita tetap periksa putusan pengadilan tertingginya sampai di mana," jelas Pramono. 

Salah satu bekas narapidana yang maju sebagai bakal caleg adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Putra bungsu Presiden Soeharto itu maju sebagai bakal caleg di daerah pemilihan Papua melalui partai besutannya, Partai Berkarya. 

Tommy Soeharto pernah dihukum atas kasus pembunuhan hakim Syaifuddin Kartasasmita. Tommy divonis bersalah pada Juli 2002 dan dihukum 10 tahun penjara. Tommy kemudian kembali menghirup udara bebas pada November 2006.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((DEN))