Fitra Soroti Tren Penurunan PAD Jelang Pilkada
Ilustrasi--Suasana diskusi 'APBD di Tahun Politik', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018--Medcom.id/Faisal Abdalla
Jakarta: Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) menyoroti tren penurunan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang selalu terjadi menjelang pilkada. Fitra menilai penurunan tersebut perlu dikritisi lantaran calon kepala daerah petahana berpotensi memanfaatkan anggaran daerah untuk ongkos pilkada.
"Memang banyak faktor yang menyebabkan PAD menurun, tetapi kita patut mengawasi daerah yang terjadi penurunan menjelang tahun politik, apalagi penurunannya signifikan," kata peneliti Fitra, Gurnadi dalam diskusi 'APBD di Tahun Politik', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.
Baca: Jelang Pilkada, Pemda Rawan Bermanuver
Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, rata-rata provinsi yang menghelat pilkada, PAD-nya menurun 7 persen dari total belanja pada tahun 2017. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki nilai penurunan PAD terbesar. Rata-rata mencapai Rp7,2 miliar.
Tren penurunan PAD tak hanya terjadi di tingkat provinsi, melainkan juga terjadi di tingkat Kabupaten/Kota.
"Kota Bandung pada tahun 2016 memiliki PAD sebesar Rp2,1 triliun, pada 2017 turun 45 persen menjadi Rp978 miliar, sementara Kota Bekasi pada 2016 memiliki PAD Rp1,6 triliun, pada 2017 turun sebesar 42,2 persen menjadi Rp677 miliar," beber Gurnadi.
Selain itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang mengalami presentase penurunan tertinggi di tingkat Kabupaten, yaitu masing-masing mencapai 55 persen dan 52 persen.
Penurunan PAD jelang tahun politik itu bisa menimbulkan spekulasi adanya mark-down PAD untuk modal politik petahana. Untuk itu, penurunan PAD tersebut harus dijadikan evaluasi bagi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Jangan sampai peningkatan dana transfer pusat hanya dibelanjakan untuk belanja birokrasi sehingga porsi belanja publik dan sektor produktif tak terlihat. Kepala daerah ke depan tentu harus memiliki visi dalam peningkatan pendapatan daerah dan melepas ketergantungan dana transfer daerah dari pusat," tukas Gurnadi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
"Memang banyak faktor yang menyebabkan PAD menurun, tetapi kita patut mengawasi daerah yang terjadi penurunan menjelang tahun politik, apalagi penurunannya signifikan," kata peneliti Fitra, Gurnadi dalam diskusi 'APBD di Tahun Politik', di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.
Baca: Jelang Pilkada, Pemda Rawan Bermanuver
Berdasarkan data yang dimiliki Fitra, rata-rata provinsi yang menghelat pilkada, PAD-nya menurun 7 persen dari total belanja pada tahun 2017. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki nilai penurunan PAD terbesar. Rata-rata mencapai Rp7,2 miliar.
Tren penurunan PAD tak hanya terjadi di tingkat provinsi, melainkan juga terjadi di tingkat Kabupaten/Kota.
"Kota Bandung pada tahun 2016 memiliki PAD sebesar Rp2,1 triliun, pada 2017 turun 45 persen menjadi Rp978 miliar, sementara Kota Bekasi pada 2016 memiliki PAD Rp1,6 triliun, pada 2017 turun sebesar 42,2 persen menjadi Rp677 miliar," beber Gurnadi.
Selain itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang mengalami presentase penurunan tertinggi di tingkat Kabupaten, yaitu masing-masing mencapai 55 persen dan 52 persen.
Penurunan PAD jelang tahun politik itu bisa menimbulkan spekulasi adanya mark-down PAD untuk modal politik petahana. Untuk itu, penurunan PAD tersebut harus dijadikan evaluasi bagi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
"Jangan sampai peningkatan dana transfer pusat hanya dibelanjakan untuk belanja birokrasi sehingga porsi belanja publik dan sektor produktif tak terlihat. Kepala daerah ke depan tentu harus memiliki visi dalam peningkatan pendapatan daerah dan melepas ketergantungan dana transfer daerah dari pusat," tukas Gurnadi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((YDH))
BERITA TERKAIT
