Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akibat lamban dalam realisasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tito meminta pejabat setempat segera membereskan masalah tersebut.

"Ini Kota Bandar Lampung ini paling macet, saya juga enggak tahu kenapa. Kalau dari rapat paling banyak saya tegur itu Bandar Lampung terus," kata Tito dalam webinar bertajuk 'Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur dan Berintegritas' yang disiarkan melalui akun YouTube KPK RI, Selasa, 20 Oktober 2020.

Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang belum rampung dalam mengirim NPHD ke KPUD. Daerah lain yang belum 100 persen mengirim NPHD, yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Raja Ampat.

Tito menyebut Bandar Lampung juga termasuk dari empat daerah yang belum transfer NPHD 100 persen ke Bawaslu. Daerah lain yang belum rampung, yakni Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Raja Ampat.

Baca: Persoalan Pilkada Tak Cuma Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Mantan Kapolri ini meminta pejabat daerah tersebut segera memenuhi kewajibannya. Sebab penyelenggaraan pilkada di beberapa daerah membutuhkan dana lebih akibat pandemi covid-19.

"TPS (tempat pemungutan suara) otomatis bertambah, petugas penyelengara, pengawas, pengaman, dan alat perlengkapan baik pilkada maupun pelindung covid-19," ujar Tito.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))