Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta masyarakat terlibat aktif melaporkan dugaan pelanggaran pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Laporan tidak hanya menyoal pelanggaran protokol kesehatan pencegahan covid-19 (korona).

"Jangan lupa masih ada pelanggaran-pelanggaran pemilu yang mungkin dan sedang terjadi. Itu juga menjadi perhatian kita," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam webinar bertajuk 'Siap Siaga Menghadapi Pilkada di Tengah Pandemi', Minggu, 18 Oktober 2020.

Pelanggaran lain yang mesti disorot, seperti politik uang, hoaks, intimidasi, penghilangan hak pilih yang tidak bisa terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), penggunaan fasilitas negara, dan unsur netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengganggu proses tahapan pilkada.

"Akan tetap menjadi bagian yang mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung," tegas Fritz.

Fritz tak memungkiri penyelenggara pilkada mesti bekerja ekstra untuk mencegah tumbuhnya pelanggaran tersebut. Pihaknya menggenjot pengawasan melalui panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

Sementara itu, pilkada yang dilaksanakan 9 Desember 2020 menjadi tantangan untuk semakin meningkatkan protokol kesehatan. Sebagai bagian dari puluhan negara yang tetap menyelenggarakan pilkada, Indonesia mesti mengupayakan tidak terjadi penularan covid-19.

"Ini merupakan sebuah tantangan tapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan paslon," ucap Fritz.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))