Menko Polhukam Mahfud MD/MI/Susanto
Menko Polhukam Mahfud MD/MI/Susanto

Mematuhi Protokol Kesehatan Meringankan Kerja Penyelenggara Pilkada 2020

Pilkada Virus Korona pilkada serentak Pemilu Serentak 2020 Protokol Covid-19 protokol kesehatan
Anggi Tondi Martaon • 22 September 2020 16:38
Jakarta: Semua pihak diminta berkomitmen menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kepatuhan peserta dan masyarakat meringankan beban penyelenggara pemilihan umum.
 
"Kalau kita semua sudah punya komitmen bersama maka penyelenggara, aparat penegak hukum, dan pemerintah akan lebih mudah mengawasinya," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, dalam pengantar rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2020 virtual usai bertemu sekretaris jenderal seluruh partai politik di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
 
Baca:Satpol PP Diingatkan Jangan Berlebihan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga meminta partai politik (parpol) mendukung penerapan protokol kesehatan selama Pilkada 2020. Pejabat teras harus rutin mengingatkan perwakilannya di daerah untuk mematuhi protokol kesehatan.
 
"Sekjen dan wasekjen punya pengaruh besar bersuara dan mengarahkan para pengurus di daerah. Itu lah sebabnya saat ini kita bertemu," ungkap dia.

Ancaman Sanksi Pidana Pelanggar Protokol Kesehatan
 
Mahfud mengingatkan pelanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020 diancam sanksi tegas. Hukuman tak sebatas peringatan, tetapi pidana.
 
Mahfud menyebut penerapan sanksi pidana diakomodasi melalui Maklumat Kapolri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kepatuhan Protokol Kesehatan dalam Tahapan Pemilihan 2020. Sanksi pidana diterapkan jika pelanggar terbukti berkali-kali melanggar protokol kesehatan.
 
Selain itu, sanksi pidana juga didasari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan aturan lainnya.
 
"Itu sudah banyak disebutkan bahwa catatan penegakan hukum pidana bersifat ultimum remedium," ujar dia.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif