Tito Dorong Pemenuhan Anggaran Pilkada 2024 Tepat Waktu
Mendagri Tito Karnavian/Medcom.id/Anggi
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penjabat (Pj) kepala daerah segera memenuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di masing-masing daerah. Pemenuhan anggaran perlu dilakukan tepat waktu.
Tito memerinci anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan yakni 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. Tito telah mengingatkan hal ini sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
“Hampir semua daerah sudah menandatangani NPHD,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis, 28 Maret 2024.
Lebih lanjut, dia mendorong Pj kepala daerah segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Tito juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri agar mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
Di sisi lain, Mendagri mengingatkan Pj kepala daerah terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.
“Artinya ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” tambahnya.
Dirinya bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (Pemda). Dia meminta Pj kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen, dan tertinggi 3,5 persen. Pasalnya, meski saat ini angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
Tito memerinci anggaran yang telah disepakati bersama melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat disalurkan yakni 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 dan 60 persen dari APBD Tahun 2024. Tito telah mengingatkan hal ini sejak Januari 2023 melalui surat edaran.
“Hampir semua daerah sudah menandatangani NPHD,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis, 28 Maret 2024.
Lebih lanjut, dia mendorong Pj kepala daerah segera menghitung ketersediaan anggaran sesuai dengan kesepakatan dalam NPHD. Tito juga meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri agar mengecek betul ketersediaan anggaran tersebut.
Di sisi lain, Mendagri mengingatkan Pj kepala daerah terus berupaya mengendalikan inflasi. Pasalnya, pengendalian inflasi ini berkaitan dengan upaya memastikan pangan masyarakat tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau.
“Artinya ada barangnya dan juga harganya terjangkau oleh rakyat, itu penting,” tambahnya.
| Baca: Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Segera Penuhi Anggaran Pilkada 2024 |
Dirinya bersama Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri juga terus melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah (Pemda). Dia meminta Pj kepala daerah dapat menjaga laju inflasi di angka 2,5 persen, dengan angka paling rendah 1,5 persen, dan tertinggi 3,5 persen. Pasalnya, meski saat ini angka inflasi secara nasional terkendali, kondisi di daerah masih beragam.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
