Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatra Utara. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menggelar pencoblosan ulang di 16 tempat pemungutan suara (TPS).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam sidang PHP pilkada nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021, secara virtual, Senin, 22 Maret 2021.

Majelis hakim menyatakan terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di 16 TPS. Pelanggaran itu terjadi di TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 018 Desa Torganda.

Pelanggaran juga ditemukan di TPS 005 Desa Aet Raso, Kecamatan Torgamba. Lalu, TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selatan, Kecamatan Kampung Rakyat.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan (pihak termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)," tuturnya.

PSU harus dilaksanakan maksimal 30 hari sejak putusan dibacakan. Hasil PSU akan digabungkan dengan perolehan suara di TPS yang tidak menjalankan pencoblosan ulang.

"(Hasil pemungutan suara) diumumkan oleh termohon (KPU) sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Baca: MK Perintahkan PSU Digelar di 7 Kecamatan untuk Pilkada Kalsel

MK juga membatalkan keputusan KPU Kabupaten Labuanbatu Selatan Nomor 425/PL02.6-kpt/1222/KPU-kab/XII/2020. Surat itu mengatur penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan yang diteken 16 Desember 2020.

Majelis Hakim Konstitusi juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Bawaslu Sumatra Utara, dan Bawaslu Labuanbatu Selatan mengawal pelaksanaan PSU. Proses tersebut akan dibantu kepolisian daerah setempat.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))