MK Perintahkan PSU Digelar di 7 Kecamatan untuk Pilkada Kalsel
Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diajukan Denny Indrayana-Difriadi Derajat (Denny-Difriadi). Hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) Kalsel dibatalkan.
"Membatalkan SK (Surat Keputusan) KPU Provinsi Kalsel Nomor 134 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara," bunyi putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 124 yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Jumat, 19 Maret 2021.
Pembatalan perolehan suara semua pasangan calon (paslon) berlaku di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Yakni keseluruhan TPS di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di lima kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin.
MK pun memerintahkan KPUD Kalsel untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di lokasi pencoblosan tersebut. Pencoblosan ulang paling lama dilakukan 60 hari sejak putusan dibacakan.
Baca: KPU Kalsel Sebut Permohonan Denny Indrayana Tak Jelas
Kemudian, KPUD diminta mengeluarkan SK rekapitulasi suara yang baru. Keputusan tersebut terdiri dari hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara awal.
Selain itu, MK memerintahkan KPUD Kalsel mengganti semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di TPS yang menyelenggarakan PSU. Putusan serupa juga berlaku bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS yang menyelenggarakan PSU.
Sebelumnya, Denny-Difriadi dinyatakan kalah dari kompetitornya di Pilkada Kalsel, yakni, Sahburun-Muhidin. Denny-Difriadi memperoleh 843.695 suara atau 49,76 persen suara sah. Sedangkan, Sahburun-Muhidin unggul tipis dengan perolehan 851.822 suara atau 50,24 persen suara sah.
Denny-Difriadi pun mengajukan gugatan ke MK. Lawan tanding Denn-Difriadi di Pilkada Kalsel yang merupakan petahana diduga melakukan sejumlah kecurangan. Salah satunya politik uang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Membatalkan SK (Surat Keputusan) KPU Provinsi Kalsel Nomor 134 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara," bunyi putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 124 yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, Jumat, 19 Maret 2021.
Pembatalan perolehan suara semua pasangan calon (paslon) berlaku di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS). Yakni keseluruhan TPS di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di lima kecamatan di Kabupaten Banjar, dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin.
MK pun memerintahkan KPUD Kalsel untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di lokasi pencoblosan tersebut. Pencoblosan ulang paling lama dilakukan 60 hari sejak putusan dibacakan.
Baca: KPU Kalsel Sebut Permohonan Denny Indrayana Tak Jelas
Kemudian, KPUD diminta mengeluarkan SK rekapitulasi suara yang baru. Keputusan tersebut terdiri dari hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara awal.
Selain itu, MK memerintahkan KPUD Kalsel mengganti semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di TPS yang menyelenggarakan PSU. Putusan serupa juga berlaku bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS yang menyelenggarakan PSU.
Sebelumnya, Denny-Difriadi dinyatakan kalah dari kompetitornya di Pilkada Kalsel, yakni, Sahburun-Muhidin. Denny-Difriadi memperoleh 843.695 suara atau 49,76 persen suara sah. Sedangkan, Sahburun-Muhidin unggul tipis dengan perolehan 851.822 suara atau 50,24 persen suara sah.
Denny-Difriadi pun mengajukan gugatan ke MK. Lawan tanding Denn-Difriadi di Pilkada Kalsel yang merupakan petahana diduga melakukan sejumlah kecurangan. Salah satunya politik uang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
