Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi seluruh pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) 2020. Salah satunya terkait pemungutan suara ulang (PSU). 

"Kita memetakan potensi pelanggaran yang bisa terjadi pada saat PSU," ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo kepada Medcom.id, Rabu, 24 Maret 2021. 

MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengangkat anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) baru. Ratna mengatakan proses seleksi KPPS dan PPK akan diawasi secara ketat.

"Tentu (proses seleksi) akan menjadi tolok ukur memastikan proses berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Artinya, tidak lagi ada kesalahan," jelasnya. 

Keputusan pengangkatan KPPS dan PPK terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020. Mereka akan bertugas menyelenggarakan PSU di 88 tempat pemungutan suara (TPS).

Di samping itu, Ratna memastikan Bawaslu akan memelototi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Papua, saat PSU. Hal itu mengantisipasi terulangnya kesalahan DPT.

"(Mengawasi) DPT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa nama-nama yang ada di DPT akan menggunakan hak pilihnya, benar orangnya, dan memenuhi syarat," jelasnya.

Baca: Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Serentak 2020 Terbanyak

Ratna mengatakan Bawaslu sudah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi pelanggaran dalam PSU. Saat ini, pihaknya akan menggelar rapat dengan jajaran Bawaslu daerah untuk membahas persoalan tersebut.

MK mengabulkan 17 gugatan perkara PHPKada 2020. Sebagian besar putusan memerintahkan KPU melakukan PSU di beberapa TPS hingga penghitungan suara ulang di satu wilayah.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))