Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Serentak 2020 Terbanyak
Ilustrasi pemungutan suara. Medcom.id/M Rizal
Jakarta: Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menyebut pemungutan suara ulang (PSU) mengalami peningkatan hampir di setiap pemilihan kepala daerah (pilkada). Kondisi itu bermula sejak Pilkada 2015.
"Sengketa Pilkara 2020 menjadi tahun penyelenggaraan pilkada dengan PSU terbanyak berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar peneliti Kode Inisiatif Muhmmad Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.
Ihsan menyebut pada Pilkada 2015, MK memerintahkan PSU dilakukan di empat daerah. PSU meningkat menjadi enam daerah pada Pilkada 2017, dan turun menjadi lima daerah pada Pilkada 2018.
Pada Pilkada 2020, PSU mengalami peningkatan signifikan. Sebanyak 15 daerah diharuskan menggelar PSU. Sebanyak dua daerah diharuskan menggelar PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
Baca: MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 15 Daerah
Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan penyelenggaraan pesta demokrasi daerah yang tidak serius. Hal ini harus menjadi perhatian bersama dari KPU dan pihak terkait lainnya.
"Seharusnya semakin ke sini, ada perbaikan electoral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," kata dia.
Perintah penghitungan suara ulang tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Sejak Pilkada 2015 hingga Pilkada 2020 hanya satu daerah yang diwajibkan MK melakukan penghitungan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
"Sengketa Pilkara 2020 menjadi tahun penyelenggaraan pilkada dengan PSU terbanyak berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar peneliti Kode Inisiatif Muhmmad Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.
Ihsan menyebut pada Pilkada 2015, MK memerintahkan PSU dilakukan di empat daerah. PSU meningkat menjadi enam daerah pada Pilkada 2017, dan turun menjadi lima daerah pada Pilkada 2018.
Pada Pilkada 2020, PSU mengalami peningkatan signifikan. Sebanyak 15 daerah diharuskan menggelar PSU. Sebanyak dua daerah diharuskan menggelar PSU di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
Baca: MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di 15 Daerah
Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan penyelenggaraan pesta demokrasi daerah yang tidak serius. Hal ini harus menjadi perhatian bersama dari KPU dan pihak terkait lainnya.
"Seharusnya semakin ke sini, ada perbaikan electoral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu," kata dia.
Perintah penghitungan suara ulang tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Sejak Pilkada 2015 hingga Pilkada 2020 hanya satu daerah yang diwajibkan MK melakukan penghitungan suara ulang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((SUR))
BERITA TERKAIT
