Tim Machfud-Mujiaman Beberkan Dugaan Kecurangan Pilkada Surabaya
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id/Meilikhah
Surabaya: Gugatan sengketa Pilkada Surabaya 2020 mulai digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dipimpin hakim konstitusi, Arief Hidayat.
Pemohon calon wali kota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin, hadir di persidangan ditemani salah satu kuasa hukumnya, Veri Junaidi. Sementara tim kuasa hukum lainnya, termasuk calon wakil wali kota, Mujiaman mengikuti secara virtual.
"Ada dua garis besar pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di Pilwali Surabaya," kata Veri dalam persidangan, Selasa, 26 Januari 2021
Baca: Imigrasi Bandara Soetta Tolak 31 WNA di Januari 2021
Veri bergantian dengan Machfud membacakan permohonan gugatan. Permohonan yang dibacakan itu terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilwali Surabaya 2020, berdasarkan Keputusan KPU Surabaya No. 1419 tentang penetapan rekapitulasi Pilwali Surabaya.
Dalam permohonannya, Veri mengatakan selisih suara dalam hasil Pilwali Surabaya 2020 terjadi karena adanya kecurangan yang dilakukan secara TSM oleh pasangan nomor urut satu, Eri Cahyadi-Armudji.
Menurut Veri yang pertama adalah keterlibatan Pemkot Surabaya dan Wali Kota Surabaya periode 2015-2020, Tri Rismaharini. Pemkot dan Risma dianggap memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk memenangkan pasangan Eri-Armudji.
Kedua dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM itu tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan Bawaslu Surabaya. Sehingga kata Veri, proses penegakan hukum tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut.
"Dari 31 kecamatan di Surabaya, paling tidak terdapat 20 kecamatan yang terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM. Maka itu kami memohon yang mulia, untuk melihat persoalan ini secara holistik dan merujuk pada timming waktu, bagaimana kecurangan dilakukan dengan melibatkan struktur yang ada, dan juga bagaimana proses penegakan hukum yang tidak berjalan," jelasnya.
Veri juga sempat mengklasifikasikan pelanggaran TSM yang terjadi di Pilwali Surabaya dalam empat pokok. Pertama terkait keterlibatan Risma untuk memenangkan paslon nomor urut satu. "Misalnya, munculnya surat dan video Risma untuk warga Surabaya. Risma juga diduga melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatannya sebagai wali kota," ungkap Veri.
Kedua Risma dianggap memanfaatkan fasilitas Pemkot Surabaya untuk aktivitas kampanye paslon Eri-Armudji. Di antaranya ketika Risma memimpin deklarasi paslon satu di Taman Harmoni di Keputih, lalu Risma dan Pemkot Surabaya juga mendomplengkan kegiatan, dan program kerjanya untuk kepentingan paslon Eri-Armudji.
"Misalnya dalam program Bumantik atau pemberian penerangan jalan umum (PJU) oleh kepala dinas untuk kepentingan paslon 01," beber Veri.
Dalam petitumnya, ada dua hal yang dimohonkan tim kuasa hukum pemohon. Pertama mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya nomor 141 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara di Pilwali Surabaya.
Kedua, tim kuasa hukum meminta MK mendiskualifikasi paslon Eri-Armudji sebagai pemenang Pilwali Surabaya dan meminta MK memerintahkan KPU Surabaya untuk menetapkan paslon Machfud-Mujiaman sebagai pemenang. "Atau jika majelis memiliki keputusan lain, mohon seadil-adilnya," ujar Veri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
Pemohon calon wali kota Surabaya nomor urut dua, Machfud Arifin, hadir di persidangan ditemani salah satu kuasa hukumnya, Veri Junaidi. Sementara tim kuasa hukum lainnya, termasuk calon wakil wali kota, Mujiaman mengikuti secara virtual.
"Ada dua garis besar pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di Pilwali Surabaya," kata Veri dalam persidangan, Selasa, 26 Januari 2021
Baca: Imigrasi Bandara Soetta Tolak 31 WNA di Januari 2021
Veri bergantian dengan Machfud membacakan permohonan gugatan. Permohonan yang dibacakan itu terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pilwali Surabaya 2020, berdasarkan Keputusan KPU Surabaya No. 1419 tentang penetapan rekapitulasi Pilwali Surabaya.
Dalam permohonannya, Veri mengatakan selisih suara dalam hasil Pilwali Surabaya 2020 terjadi karena adanya kecurangan yang dilakukan secara TSM oleh pasangan nomor urut satu, Eri Cahyadi-Armudji.
Menurut Veri yang pertama adalah keterlibatan Pemkot Surabaya dan Wali Kota Surabaya periode 2015-2020, Tri Rismaharini. Pemkot dan Risma dianggap memanfaatkan program, kegiatan, dan kewenangan untuk memenangkan pasangan Eri-Armudji.
Kedua dugaan pelanggaran dan kecurangan secara TSM itu tidak diproses secara benar oleh penyelenggara dan Bawaslu Surabaya. Sehingga kata Veri, proses penegakan hukum tidak dapat menyelesaikan kasus tersebut.
"Dari 31 kecamatan di Surabaya, paling tidak terdapat 20 kecamatan yang terjadi pelanggaran dan kecurangan TSM. Maka itu kami memohon yang mulia, untuk melihat persoalan ini secara holistik dan merujuk pada timming waktu, bagaimana kecurangan dilakukan dengan melibatkan struktur yang ada, dan juga bagaimana proses penegakan hukum yang tidak berjalan," jelasnya.
Veri juga sempat mengklasifikasikan pelanggaran TSM yang terjadi di Pilwali Surabaya dalam empat pokok. Pertama terkait keterlibatan Risma untuk memenangkan paslon nomor urut satu. "Misalnya, munculnya surat dan video Risma untuk warga Surabaya. Risma juga diduga melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan jabatannya sebagai wali kota," ungkap Veri.
Kedua Risma dianggap memanfaatkan fasilitas Pemkot Surabaya untuk aktivitas kampanye paslon Eri-Armudji. Di antaranya ketika Risma memimpin deklarasi paslon satu di Taman Harmoni di Keputih, lalu Risma dan Pemkot Surabaya juga mendomplengkan kegiatan, dan program kerjanya untuk kepentingan paslon Eri-Armudji.
"Misalnya dalam program Bumantik atau pemberian penerangan jalan umum (PJU) oleh kepala dinas untuk kepentingan paslon 01," beber Veri.
Dalam petitumnya, ada dua hal yang dimohonkan tim kuasa hukum pemohon. Pertama mengabulkan permohonan seluruhnya dan membatalkan keputusan KPU Surabaya nomor 141 tentang penetapan rekapitulasi perhitungan suara di Pilwali Surabaya.
Kedua, tim kuasa hukum meminta MK mendiskualifikasi paslon Eri-Armudji sebagai pemenang Pilwali Surabaya dan meminta MK memerintahkan KPU Surabaya untuk menetapkan paslon Machfud-Mujiaman sebagai pemenang. "Atau jika majelis memiliki keputusan lain, mohon seadil-adilnya," ujar Veri.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((DEN))
BERITA TERKAIT
