Kandas, 80% Gugatan Pilkada di MK Melewati Ambang Batas Selisih Suara
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif menyebut perkara melewati ambang batas mendominasi sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Serentak 2020. Hal itu menjadi salah satu alasan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima sejumlah perkara.
"Alasan melewati ambang batas ini angkanya sangat signifikan jumlahnya. Itu ada 72 perkara atau kalau kami persentasekan 80 persen," ujar peneliti Kode Inisitif Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 18 Februari 2021.
Aturan ambang batas tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU.
Ketentuan ini menegaskan rasio selisih suara pemilihan kepala daerah sebagai syarat utama mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di MK. Permohonan yang diterima harus memiliki selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen dari total suara yang sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
Baca: MK Loloskan 32 Perkara Sengketa Pilkada ke Tahap Pembuktian
Selain itu, ada perkara yang tidak diterima dengan alasan melebihi tenggat waktu pengajuan permohonan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dari KPU daerah.
"Ada 15 perkara yang kalau dilihat berdasarkan putusan MK ini perkara diajukan lewat dari batas waktu," jelas Ihsan.
Selanjutnya, ada dua perkara yang tidak diterima MK dengan alasan diajukan oleh bakal pasangan calon. Berdasarkan aturan, bakal pasangan calon tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengajukan sengketa di MK.
"Kami juga menemukan ada satu perkara yang ternyata perkara tersebut diajukan oleh pemantau pemilihan, tapi tidak terakreditasi oleh KPU," jelas dia.
Kemudian, MK mengeluarkan ketetapan untuk 10 perkara dengan alasan yang beragam. Sebanyak enam perkara ditarik oleh pemohon, dua perkara gugur, dan pada dua perkara MK tidak berwenang menyidangkan.
Total 100 perkara yang tidak dapat lanjut pada tahap pembuktian. MK memutuskan hanya 32 perkara berlanjut ke tahap tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Alasan melewati ambang batas ini angkanya sangat signifikan jumlahnya. Itu ada 72 perkara atau kalau kami persentasekan 80 persen," ujar peneliti Kode Inisitif Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Kamis, 18 Februari 2021.
Aturan ambang batas tertuang dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi UU.
Ketentuan ini menegaskan rasio selisih suara pemilihan kepala daerah sebagai syarat utama mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di MK. Permohonan yang diterima harus memiliki selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen dari total suara yang sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.
Baca: MK Loloskan 32 Perkara Sengketa Pilkada ke Tahap Pembuktian
Selain itu, ada perkara yang tidak diterima dengan alasan melebihi tenggat waktu pengajuan permohonan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016. Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan kepada MK paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dari KPU daerah.
"Ada 15 perkara yang kalau dilihat berdasarkan putusan MK ini perkara diajukan lewat dari batas waktu," jelas Ihsan.
Selanjutnya, ada dua perkara yang tidak diterima MK dengan alasan diajukan oleh bakal pasangan calon. Berdasarkan aturan, bakal pasangan calon tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengajukan sengketa di MK.
"Kami juga menemukan ada satu perkara yang ternyata perkara tersebut diajukan oleh pemantau pemilihan, tapi tidak terakreditasi oleh KPU," jelas dia.
Kemudian, MK mengeluarkan ketetapan untuk 10 perkara dengan alasan yang beragam. Sebanyak enam perkara ditarik oleh pemohon, dua perkara gugur, dan pada dua perkara MK tidak berwenang menyidangkan.
Total 100 perkara yang tidak dapat lanjut pada tahap pembuktian. MK memutuskan hanya 32 perkara berlanjut ke tahap tersebut.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
