Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat keamanan mengantisipasi konflik akibat sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Kerawanan harus ditekan sekecil mungkin agar tidak ada bentrokan hingga penularan virus korona (covid-19).

“Masalah pilkada sesudah ini (pencoblosan) ramai ketidakpuasan hasil. Itu sudah pasti,” kata Mahfud dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu, 9 Desember 2020.

Mahfud berkaca dari pengalamannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Selalu ada peserta pilkada yang menggugat hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke MK dengan berbagai motif.

Baca: Satgas Covid-19: Kepatuhan Protokol Kesehatan Pilkada di Atas 90%

“Ada yang betul-betul dia seharusnya menang tapi dicurangi. Tapi ada yang sekadar coba-coba sudah tahu kalah tapi berusaha memalsukan data,” papar dia.


Infografis Medcom.id

Motif lainnya, kata Mahfud, peserta pilkada yang sengaja memancing keributan. Peserta itu sudah tahu kalah, tetapi tetap mengerahkan massa hingga membakar kantor KPU.

“Semua harus tetap hati-hati apalagi situasi pandemi sekarang agak menuntut kita ekstra hati-hati,” ujar dia.

Mahfud mengimbau peserta pilkada serentak yang merasa dicurangi menempuh jalur konstitusional di MK. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan apalagi mengumpulkan massa.

“Peserta yang mau menggugat, siapkan data-datanya dari sekarang. Kerumunan akan mengancam orang lain dan aparat karena bisa jadi klaster covid-19 yang membahayakan,” terang Mahfud.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((OGI))