Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo meminta sosialisasi pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah lebih masif. Bawaslu masih menemukan pemilih tidak tahu penyebab digelar PSU.

Hal itu terlihat saat Dewi melakukan supervisi pengawasan PSU di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu, 28 April 2021. Beberapa warga di TPS tidak paham alasan mereka harus memilih kembali.

"Memang sering kali sosialisasi disampaikan kurang detail. Sehingga masyarakat tidak tahu dengan lengkap penyebab PSU," ujar Dewi dikutip dari siaran pers Bawaslu, Kamis, 29 April 2021.

Ia mengungkapkan sosialisasi PSU yang diterima masyarakat sebatas ajakan menggunakan hak suara di TPS. Sosialisasi tersebut tanpa dilengkapi informasi yang jelas alasan pemilih wajib mencoblos.

(Baca: Masyarakat Diminta Pelototi Pemungutan Suara Ulang)

Sehingga, masih ada masyarakat yang tidak tahu dan hanya ikut memilih karena ajakan orang lain. "Jangan sampai terulang kembali di daerah yang akan menggelar PSU. Masyarakat harus diberi pendidikan politik agar menjatuhkan pilihan dengan alasan yang tepat," tutur Dewi.

PSU di Kabupaten Halmahera Utara digelar atas perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selama proses pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara, ditemukan enam warga yang sedang dipenjara digunakan namanya oleh orang lain untuk mencoblos di TPS.

MK mengabulkan permohonan PSU dan memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Utara melakukan PSU di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu. MK memerintahkan 16 daerah menggelar PSU.

Beberapa daerah yang sudah melaksanakan PSU, yakni Teluk Wondama, Sekadau, Morowali Utara, Indragili Hulu, Rokan Hulu, Penukal Abab Lematang Ilir, Labuanbatu, Labuanbatu Selatan, Mandailing Natal, Halmahera Utara, dan Banjarmasin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((REN))