Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. Medcom.id.

Dalil Politik Uang Tak Terbukti, Sengketa Pilkada Samosir Kandas

Pilkada mahkamah konstitusi pilkada serentak Sengketa Pilkada Pemilu Serentak 2020
Fachri Audhia Hafiez • 18 Maret 2021 20:59
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPkada) Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, 2020. Sejumlah dalil yang dimohonkan pemohon tak terbukti.
 
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Maret 2021.
 
Permohonan sengketa itu diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga. Perkara tersebut tercatat pada nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pemohon mempersoalkan politik uang senilai Rp900 ribu hingga Rp1 juta yang diduga dilakukan paslon nomor urut 2 selaku pihak terkait, Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang. Termasuk pembagian 60 ribu karung beras, 60 ribu parsel, dan masker untuk memenangkan pihak terkait.
 
MK berkesimpulan pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang cukup terhadap dalil tersebut. Bahkan bukti melalui video yang ditunjukkan pemohon mahkamah tidak melihat secara jelas apakah yang dibagikan pihak terkait berupa uang atau barang.
 
Selain itu, pada perkara ini ada selisih jumlah suara siginifikan yang diperoleh pemohon dengan paslon unggul. Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon terkait penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
 
Baca: Gugatan Pilbup Pesisir Barat dari Aria-Erlina Kandas di MK
 
Perolehan suara pemohon adalah 30.238 suara atau 38,45 persen. Sedangkan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang unggul 41.806 suara atau 53,16 persen.
 
Perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak mestinya hanya sebesar 2 persen dari total suara sah. Sementara total suara sah dari Pilkada Nias Selatan adalah 78.638 suara.
 
Sehingga 2 persen dari 78.638 suara, yaitu 1.573 suara sebagai selisih maksimal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK. Sedangkan perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah 11.568 suara atau 14,7 persen.
 
Angka 11.568 didapatkan dari 41.806 suara dikurangi 30.238 suara. Dengan demikian, pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK.
 
Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga merupakan petahana yang diusung PDIP. Sementara Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang diusung Partai Nasdem, PKB, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan Hanura.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif