Keberpihakan ASN Meningkat, Sanksi Belum Menyasar kepada Paslon
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 naik jika dibandingkan dengan Pilkada 2018. Sanksi atas pelanggaran ini gagal memberi efek jera karena tidak menyasar pihak yang diuntungkan, yakni pasangan calon (paslon).
"Tren pelanggaran pilkada 2020 hingga 13 November ada 625 rekomendasi (sanksi) atau meningkat 23 persen dibanding 2018," kata Wakil Ketua Komisi ASN (KASN) Tasdik Kinanto kepada Media Indonesia, Senin, 16 November 2020.
Menurut dia, pada 2018 terdapat 508 rekomendasi pelanggaran dari KASN dengan 86 ASN yang ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau 17 persen. Sementara itu, hingga 13 November 2020, dari 625 rekomendasi KASN, 458 ASN sudah ditangani PPK atau 73,3 persen.
Baca: BKPP Tangsel Catat 6 Pelanggaran Netralitas ASN
Tasdik menilai temuan ini mencerminkan simpul masalah ada di tangan PPK yang enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN. Salah satu faktornya karena PPK memiliki konflik kepentingan dengan ASN yang melanggar netralitas.
Di sisi lain, KASN tidak memiliki kewenangan mengeksekusi langsung sanksi yang telah ditetapkan. Untuk kecepatan pemberian sanksi, penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN diperlukan.
Dia mengakui jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sudah meningkat. Peningkatan ini buah dari kerja sama antara satuan tugas pengawasan pilkada serentak dari lima kementerian dan lembaga di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan KASN.
Meski demikian, kata dia, meningkatnya jumlah pelanggaran netralitas ASN akibat lemahnya budaya hukum dan budaya politik dan budaya birokrasi. Sanksi belum menyasar paslon kepala daerah.
"Faktor utama pelanggaran netralitas ini ada pada calon kepala daerah. Jadi sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan itu penting," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
"Tren pelanggaran pilkada 2020 hingga 13 November ada 625 rekomendasi (sanksi) atau meningkat 23 persen dibanding 2018," kata Wakil Ketua Komisi ASN (KASN) Tasdik Kinanto kepada Media Indonesia, Senin, 16 November 2020.
Menurut dia, pada 2018 terdapat 508 rekomendasi pelanggaran dari KASN dengan 86 ASN yang ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau 17 persen. Sementara itu, hingga 13 November 2020, dari 625 rekomendasi KASN, 458 ASN sudah ditangani PPK atau 73,3 persen.
Baca: BKPP Tangsel Catat 6 Pelanggaran Netralitas ASN
Tasdik menilai temuan ini mencerminkan simpul masalah ada di tangan PPK yang enggan menindaklanjuti rekomendasi KASN. Salah satu faktornya karena PPK memiliki konflik kepentingan dengan ASN yang melanggar netralitas.
Di sisi lain, KASN tidak memiliki kewenangan mengeksekusi langsung sanksi yang telah ditetapkan. Untuk kecepatan pemberian sanksi, penguatan kelembagaan dan kewenangan KASN diperlukan.
Dia mengakui jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sudah meningkat. Peningkatan ini buah dari kerja sama antara satuan tugas pengawasan pilkada serentak dari lima kementerian dan lembaga di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan KASN.
Meski demikian, kata dia, meningkatnya jumlah pelanggaran netralitas ASN akibat lemahnya budaya hukum dan budaya politik dan budaya birokrasi. Sanksi belum menyasar paslon kepala daerah.
"Faktor utama pelanggaran netralitas ini ada pada calon kepala daerah. Jadi sanksi yang tegas kepada yang bersangkutan itu penting," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
