Jakarta: Komisi II mengevaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Salah satunya tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah yang dinilai tidak menaati protokol kesehatan covid-19.

"Kita memonitor tanggal 4 sampai 6 September adalah masa tahapan pendaftaran calon, melihat banyak pelanggaran dari pelaksanaan protokol covid-19," ujar Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Menurut dia, banyak masyarakat yang hadir dalam proses pendaftaran menunjukkan tingginya partisipasi dalam Pilkada 2020. Sejumlah bakal calon kepala daerah berbondong-bondong memboyong pendukungnya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Namun, dia menilai penyelenggara pemilu harus bisa mengantisipasi kejadian itu agar tidak ada kerumunan. "Kalau tidak diatur akan menimbulkan masalah baru (penyebaran covid-19)," tuturnya.

Doli menekankan ada beberapa hal yang menentukan kesuksesan Pilkada 2020. Misalnya, tingginya partisipasi masyarakat, serta masyarakat, peserta pilkada, hingga penyelenggara pemilu dipastikan tidak terpapar covid-19.

Baca: Kesuksesan Pilkada Jangan Menggagalkan Penanganan Covid-19

Komisi II menagih penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar tidak terjadi penularan virus korona dalam tahapan pilkada berikutnya. "Kita akan mendengarkan langsung kondisi di lapangan, bagaimana antisipasi tahapan berjalan dengan baik agar penyebaran covid-19 tidak meluas," ujarnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))