Isu Poligami dan LGBT Disebut Bisa Merontokan Elektabilitas Cakada
Ilustrasi. Medcom.id
Jakarta: Calon kepala daerah diminta mewaspadai dua isu negatif besar, yakni poligami dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Kedua isu itu dinilai dapat merusak elektabilitas calon kepala daerah.
Hal ini disampaikan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, merespons mulai ramainya sejumlah isu negatif yang dialamatkan kepada para calon wali kota (cawalkot) di Bogor, Jawa Barat. Meskipun, belum jelas siapa kandidat yang terindikasi dua isu negatif tersebut.
"Setidaknya, itulah dua isu yang saat ini kita dengar," kata Arman dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juli 2024.
LSI Denny JA pernah memaparkan hasil temuannya terkait dua isu tersebut. Mayoritas publik menolak kandidat yang berpoligami dengan persentase 50 persen sampai 75 persen.
Menurut dia, survei yang dilakukan lembaganya juga memiliki hasil yang sama. Bahkan, terhadap isu LGBT, lebih dari 70 persen masyarakat menolaknya.
“Kalau benar para kandidat itu tak merasa terlibat dua isu negatif tadi, harusnya tak perlu khawatir. Tinggal sampaikan saja kepada masyarakat sebagai calon pemilih untuk memberi penjelasan, klarifikasi atau bahkan bantahan," tegas dia.
Arman menilai memberi penjelasan atau klarifikasi di awal jauh lebih baik ketimbang nanti publik tahu setelah semua proses kampanye berlangsung. Sebab, jika mayoritas publik tahu ada kandidat yang tidak jujur terkait dua isu tersebut, akan sulit bagi calon kepala daerah untuk merebut suara pemilih dan menggerus elektabilitasnya.
Meskipun, jelas Arman, dalam teori negatif campaign, kuncinya seberapa orang tahu dan seberapa orang percaya. Bisa saja, lanjut dia, kandidat tertentu itu berpoligami, tapi ternyata tak banyak orang yang tahu, maka tentu tak akan berpengaruh.
Namun, menurut Arman, lepas dari itu, siapa pun kandidat yang mau bertarung di Kota Bogor diharapkan dapat terbuka. Ini penting dalam rangka transparansi.
“Baiknya terbuka aja, siapa kandidat yang beristri lebih dari satu. Atau siapa yang terkait LGBT. Setelah itu biarkan publik yang menilai,” tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
Hal ini disampaikan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, merespons mulai ramainya sejumlah isu negatif yang dialamatkan kepada para calon wali kota (cawalkot) di Bogor, Jawa Barat. Meskipun, belum jelas siapa kandidat yang terindikasi dua isu negatif tersebut.
"Setidaknya, itulah dua isu yang saat ini kita dengar," kata Arman dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Juli 2024.
LSI Denny JA pernah memaparkan hasil temuannya terkait dua isu tersebut. Mayoritas publik menolak kandidat yang berpoligami dengan persentase 50 persen sampai 75 persen.
Menurut dia, survei yang dilakukan lembaganya juga memiliki hasil yang sama. Bahkan, terhadap isu LGBT, lebih dari 70 persen masyarakat menolaknya.
“Kalau benar para kandidat itu tak merasa terlibat dua isu negatif tadi, harusnya tak perlu khawatir. Tinggal sampaikan saja kepada masyarakat sebagai calon pemilih untuk memberi penjelasan, klarifikasi atau bahkan bantahan," tegas dia.
| Baca Juga: Jika KPU Patuhi Putusan MA, Pasti Ada Udang di Balik Batu |
Arman menilai memberi penjelasan atau klarifikasi di awal jauh lebih baik ketimbang nanti publik tahu setelah semua proses kampanye berlangsung. Sebab, jika mayoritas publik tahu ada kandidat yang tidak jujur terkait dua isu tersebut, akan sulit bagi calon kepala daerah untuk merebut suara pemilih dan menggerus elektabilitasnya.
Meskipun, jelas Arman, dalam teori negatif campaign, kuncinya seberapa orang tahu dan seberapa orang percaya. Bisa saja, lanjut dia, kandidat tertentu itu berpoligami, tapi ternyata tak banyak orang yang tahu, maka tentu tak akan berpengaruh.
Namun, menurut Arman, lepas dari itu, siapa pun kandidat yang mau bertarung di Kota Bogor diharapkan dapat terbuka. Ini penting dalam rangka transparansi.
“Baiknya terbuka aja, siapa kandidat yang beristri lebih dari satu. Atau siapa yang terkait LGBT. Setelah itu biarkan publik yang menilai,” tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
