Sanksi Berat Ancam Cakada yang Menyalahgunakan Kewenangan
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo. MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo menyebut dinasti politik memicu penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan salah satu pasangan calon di Pilkada 2020. Namun, praktik itu terancam sanksi pidana paling lama enam tahun penjara dan denda Rp6 juta.
"Apabila terbukti akan dijerat Pasal 188 atau Pasal 190 Juncto Pasal 71 UU 10/2006 tentang Pemilihan, dengan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta bagi pejabat negara yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain," ujar Ratna dalam keterangan resmi, Sabtu, 26 September 2020.
Menurut Dewi, modus yang kerap muncul dalam penyalahgunaan wewenang ialah dengan memanfaatkan anggaran fasilitas atau program pemerintah oleh kerabat yang berkuasa. Akibatnya kandidat kepala daerah rentan memiliki konflik kepentingan.
"Atau juga bisa dengan cara memobilisasi birokrasi oleh kerabat yang berkuasa untuk mendukung kerabatnya yang lain pada kontestasi pilkada," ujar dia.
Dewi mengatakan praktik politik dinasti dilakukan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dengan cara mewariskan kedudukan atau jabatanya. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan atau kepentingan kelompoknya berdasarkan kekerabatan.
"Politik dinasti merupakan bentuk upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan satu, berbagai kelompok keluarga, memonopoli kekuasaan politik," tutur dia.
Baca: Pilkada Berlanjut, Penegakan Protokol Kesehatan Tak Bisa Ditawar
Dewi mencontohkan politik dinasti yang dilakukan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan pada 2010. Saat itu, Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar dari eks Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah maju dalam Pilkada Tangsel.
"Praktik politik dinasti tidak hanya terjadi di dalam pemilihan di tingkat nasional, namun masif terjadi di tingkat lokal," ujar dia.
Dewi mengatakan Bawaslu telah berupaya untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Upaya pencegahan nantinya akan meminimalisir pelanggaran.
"Upaya pencegahan dilakukan Bawaslu dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan dan penelusuran serta memberikan imbauan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
"Apabila terbukti akan dijerat Pasal 188 atau Pasal 190 Juncto Pasal 71 UU 10/2006 tentang Pemilihan, dengan sanksi pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta bagi pejabat negara yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain," ujar Ratna dalam keterangan resmi, Sabtu, 26 September 2020.
Menurut Dewi, modus yang kerap muncul dalam penyalahgunaan wewenang ialah dengan memanfaatkan anggaran fasilitas atau program pemerintah oleh kerabat yang berkuasa. Akibatnya kandidat kepala daerah rentan memiliki konflik kepentingan.
"Atau juga bisa dengan cara memobilisasi birokrasi oleh kerabat yang berkuasa untuk mendukung kerabatnya yang lain pada kontestasi pilkada," ujar dia.
Dewi mengatakan praktik politik dinasti dilakukan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dengan cara mewariskan kedudukan atau jabatanya. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan atau kepentingan kelompoknya berdasarkan kekerabatan.
"Politik dinasti merupakan bentuk upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan satu, berbagai kelompok keluarga, memonopoli kekuasaan politik," tutur dia.
Baca: Pilkada Berlanjut, Penegakan Protokol Kesehatan Tak Bisa Ditawar
Dewi mencontohkan politik dinasti yang dilakukan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan pada 2010. Saat itu, Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar dari eks Gubernur Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah maju dalam Pilkada Tangsel.
"Praktik politik dinasti tidak hanya terjadi di dalam pemilihan di tingkat nasional, namun masif terjadi di tingkat lokal," ujar dia.
Dewi mengatakan Bawaslu telah berupaya untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan calon kepala daerah dalam Pilkada 2020. Upaya pencegahan nantinya akan meminimalisir pelanggaran.
"Upaya pencegahan dilakukan Bawaslu dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan dan penelusuran serta memberikan imbauan," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
