Pilkada Berlanjut, Penegakan Protokol Kesehatan Tak Bisa Ditawar
Ilustrasi: Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong menindak tegas pasangan calon pelanggar protokol kesehatan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pesta demokrasi digelar di tengah pandemi virus korona (covid-19) sehingga penerapan protokol kesehatan tak bisa ditawar.
“Kalau perlu paslon (pasangan calon) didiskualifikasi sebagai peserta,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 September 2020.
Menurut dia, sanksi ringan seperti peringatan tertulis dipastikan tak menimbulkan efek jera. Isyana memprediksi pelanggaran-pelanggaran lain bakal terjadi di tahapan pilkada serentak.
Dia pun mengapresiasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020. Pasalnya, Pasal 88 huruf c aturan itu melarang segala hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
“Aturan seperti itu akan menjadi panduan dan rujukan bersama sehingga potensi perbedaan tafsir bisa diminimalkan,” kata dia.
Baca: Melanggar Aturan, Pasangan Petahana Kabupaten Banggai Dinyatakan TMS
Pihaknya telah memerintahkan seluruh kader dan calon yang didukung benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dia menyebut ada sanksi tegas bagi kader yang terlibat pelanggaran.
“Instruksi internal ini telah berulang kali disampaikan DPP PSI kepada para kader,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
“Kalau perlu paslon (pasangan calon) didiskualifikasi sebagai peserta,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 September 2020.
Menurut dia, sanksi ringan seperti peringatan tertulis dipastikan tak menimbulkan efek jera. Isyana memprediksi pelanggaran-pelanggaran lain bakal terjadi di tahapan pilkada serentak.
Dia pun mengapresiasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020. Pasalnya, Pasal 88 huruf c aturan itu melarang segala hal yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
“Aturan seperti itu akan menjadi panduan dan rujukan bersama sehingga potensi perbedaan tafsir bisa diminimalkan,” kata dia.
Baca: Melanggar Aturan, Pasangan Petahana Kabupaten Banggai Dinyatakan TMS
Pihaknya telah memerintahkan seluruh kader dan calon yang didukung benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dia menyebut ada sanksi tegas bagi kader yang terlibat pelanggaran.
“Instruksi internal ini telah berulang kali disampaikan DPP PSI kepada para kader,” kata dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((OGI))
BERITA TERKAIT
