Jakarta: Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 terbilang tinggi. Namun, pelanggaran itu tidak diikuti dengan sanksi tegas dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan kurang lebih ada 1.000 temuan pelanggaran netralitas ASN yang diteruskan ke Komisi ASN (KASN). Kemudian, KASN memberikan rekomendasi ASN yang terbukti melanggar kepada PPK.  

"Saat ini memang belum seluruh rekomendasi dari KASN ini ditindaklanjuti PPK atau pejabat pembina kepegawaian yang notabene adalah kepala daerah itu sendiri," ujar Abhan dalam diskusi virtual, Selasa, 5 Januari 2021. 

Dia menilai PPK bekerja lambat lantaran diduga ada konflik kepentingan. Pasalnya, para ASN yang melanggar terbukti mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu saat pilkada.

"Ini saya kira catatan ketika PPK itu dijabat oleh bupati yang notabene sebagai pejabat politik," tuturnya. 

Berdasarkan catatan Bawaslu, rekomendasi KASN yang telah ditindaklanjuti PPK baru 60 persen. Permasalahan ini harus menjadi perhatian bersama dari pihak-pihak terkait.

Baca: Kepala Daerah Terpilih Diwanti-wanti Tak Politisasi Jabatan ASN

KASN menerima 1.305 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN saat Pilkada Serentak 2020. Sebanyak 75,5 persen laporan telah diproses.

"Sebanyak 985 ASN (melanggar netralitas), telah diproses oleh KASN per Sabtu, 19 Desember 2020," ujar Ketua KASN Agus Pramusinto dalam keterangan tertulis, Selasa, 22 Desember 2020.

KASN merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) menindak tegas ASN yang terbukti melanggar. Tindakan tegas agar ada efek jera bagi ASN yang melanggar.

"Sebanyak 635 ASN sudah ditindaklanjuti oleh PPK dengan penjatuhan sanksi," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))