Jakarta: Penggunaan media daring untuk sarana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 masih rendah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta calon kepala daerah mulai membiasakan diri untuk kampanye daring.

"Tentu di awal kampanye ini, pasangan calon maupun tim kampanye perlu mempersiapkan diri untuk metode kampanye daring," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting kepada Medcom.id, Rabu, 7 Oktober 2020.

Evi berharap banyak calon kepala daerah (cakada) yang memanfaatkan media daring dalam berkampanye. Dengan begitu, potensi penyebaran covid-19 melalui kampanye tatap muka dapat dicegah.

Hal serupa disampaikan Komisoner KPU I Dewa Raka Sandi. KPU sudah mendorong agar cakada dapat mengutamakan kampanye secara daring. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pilkada di Tengah Bencana Nonalam Covid-19.

"Di masa pandemi ini diutamakan melalui media sosial dan media daring," jelasnya.

Baca: Bawaslu Catat Baru 39 Kabupaten/Kota Taat Kampanye Daring

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat kegiatan kampanye daring pada Pilkada 2020 hanya ditemukan di 39 kabupaten atau kota dari 270 daerah, atau 14 persen. Padahal, cakada sudah didorong menggelar kampanye secara daring di tengah pandemi virus korona (covid-19).

"Sebanyak 233 kabupaten kota atau 86 persen tidak didapati kampanye dengan metode daring selam 10 hari tahapan kampanye," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.

Bawaslu, kata Afif, menganalisis penyebab kampanye daring masih minim dilakukan oleh cakada. Salah satunya disebabkan jaringan internet di daerah yang kurang mendukung, keterbatasan kuota peserta dan penyelenggara kampanye, keterbatasan kemampuan penggunaan gawai peserta dan penyelenggara kampanye, serta keterbatasan fitur dalam gawai.

"Sehingga (kampanye daring) diikuti oleh sedikit peserta kampanye," tegas dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))