Jakarta: Polri akan menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) Tahun 2020. Terutama, dalam mengawal jalannya pemungutan suara ulang (PSU) di 15 daerah.

"Polri siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sesuai keputusan MK," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada Medcom.id, Rabu, 24 Maret 2021.

Rusdi menyebut sejumlah personel kepolisian akan disebar ke tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar PSU. Ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Harapannya seluruh PSU dapat berjalan aman dan damai," kata dia.

Dia mengatakan kesiapan Polri dalam mengawal PSU merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja. Operasi ini dikhusukan mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang telah berjalan sejak 3 September 2020.

Baca: Bawaslu Petakan Potensi Pelanggaran Saat Pemungutan Suara Ulang

Sebelumnya, MK mengabulkan 17 gugatan perkara PHPKada Tahun 2020. Sebagian besar putusan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemungutan suara ulang (PSU), baik di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) hingga pengulangan di satu wilayah tertentu.

"(Sebanyak) 16 putusan MK memerintahkan untuk pemungutan suara ulang. Sedangkan satu putusan MK perintahkan penghitungan suara ulang," ujar peneliti lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 23 Maret 2021.

Sementara itu majelis hakim MK memerintahkan Bawaslu pusat hingga daerah mengawal jalannya PSU. Aparat kepolisian dan TNI di daerah setempat juga diminta membantu pengamanan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))