Anggaran Pilkada 2020 Diusulkan untuk Penanganan Korona
Ilustrasi pemilihan umum/Medcom.id/M Rizal
Jakarta: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sepakat ditunda. Anggaran penyelenggaraan yang belum terpakai diusulkan untuk penanganan virus korona (covid-19).
"Kami tadi meminta kepala-kepala daerah yang sekarang melaksanakan Pilkada untuk merealokasi uang yang belum digunakan itu untuk perang covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.
Baca: Pilkada 2020 Sepakat Ditunda
Politikus Golkar itu menyampaikan, jumlah anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 di 270 daerah mencapai Rp14,7 triliun. Anggara yang telah digunakan terkait persiapan pilkada sekitar Rp5,2 triliun.
"Maka ada sisa sekitar Rp9,7 triliun lagi," ungkap dia.
Doli menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memfasilitasi realokasi anggaran tersebut. Sehingga, pengalihan anggaran bisa dipertanggungjawabkan setiap daerah.
"Mungkin perlu ada diterbitkan Permendagri yang baru mengenai soal itu, soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), segala macam diatur di Permendagri, mungkin perlu diatur Permendagri yang baru," sebut dia.
Selain itu, terkait anggaran penyelenggaraan lanjutan Pilkada 2020 disesuaikan dengan batas waktu penundaan. Jika penundaan hingga September 2021, maka biaya penyelenggaraan Pilkada bisa dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.
Jika wabah korona bisa diatasi dalam waktu dekat dan Pilkada tetap berlangsung tahun ini, maka anggaran penyelenggaraan bisa dibahas melalui APBD Perubahan.
"Makannya kita Kan unpredictable, kita nggak tahu, kita berdoa mudah-mudahan besok orang nemukan vaksin. Iya kan, selesai semua. Terus kemudian bisa segera pulih situasi terkendali ya mungkin bisa saja dilakukan di tahun ini," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
"Kami tadi meminta kepala-kepala daerah yang sekarang melaksanakan Pilkada untuk merealokasi uang yang belum digunakan itu untuk perang covid-19," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020.
Baca: Pilkada 2020 Sepakat Ditunda
Politikus Golkar itu menyampaikan, jumlah anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 di 270 daerah mencapai Rp14,7 triliun. Anggara yang telah digunakan terkait persiapan pilkada sekitar Rp5,2 triliun.
"Maka ada sisa sekitar Rp9,7 triliun lagi," ungkap dia.
Doli menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memfasilitasi realokasi anggaran tersebut. Sehingga, pengalihan anggaran bisa dipertanggungjawabkan setiap daerah.
"Mungkin perlu ada diterbitkan Permendagri yang baru mengenai soal itu, soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), segala macam diatur di Permendagri, mungkin perlu diatur Permendagri yang baru," sebut dia.
Selain itu, terkait anggaran penyelenggaraan lanjutan Pilkada 2020 disesuaikan dengan batas waktu penundaan. Jika penundaan hingga September 2021, maka biaya penyelenggaraan Pilkada bisa dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.
Jika wabah korona bisa diatasi dalam waktu dekat dan Pilkada tetap berlangsung tahun ini, maka anggaran penyelenggaraan bisa dibahas melalui APBD Perubahan.
"Makannya kita Kan unpredictable, kita nggak tahu, kita berdoa mudah-mudahan besok orang nemukan vaksin. Iya kan, selesai semua. Terus kemudian bisa segera pulih situasi terkendali ya mungkin bisa saja dilakukan di tahun ini," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((ADN))
BERITA TERKAIT
