Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan puluhan isu hoaks terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sepanjang tahapan kampanye. Kemenkominfo terus memantau konten-konten negatif di internet selama 24 jam.

"Sejak tanggal 1 September sampai 18 November 2020, telah menemukan 38 isu hoaks terkait dengan Pilkada 2020," ujar juru bicara Kemenkominfo Dedi Permadi dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 18 November 2020.

Isu yang beredar di jagat dunia maya, beber dia, terkait penundaan hingga pembatalan pilkada. Informasi ini dinilai dapat meresahkan masyarakat yang akan memilih.

Selain itu, Dedi mengatakan ada ratusan hoaks lainnya yang tersebar di berbagai platfrom media sosial. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menganalisis dan menyimpulkan puluhan hoaks telah melanggar sejumlah regulasi terkait pilkada.

"Saat ini ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah dilakukan take down," jelasnya.

Baca: 12 Pelanggaran Pidana dalam Pilkada Sudah Diputus Pengadilan

Dedi menjelaskan Kemenkominfo mendapat amanat untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap kondusif, termasuk selama pilkada. Hal ini sesuai amanat Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pasal 40 ayat 2 UU ITE, disebutkan pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((AZF))