Kominfo: Penerapan Protokol Kesehatan Menjaga Kualitas Demokrasi
Plt. Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan. Dok. Kominfo
Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung setiap penyesuaian dalam tahapan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19. Masyarakat didorong tetap mengutamakan protokol kesehatan covid-19 selama pesta demokrasi berlangsung.
“Keselamatan dan kesehatan msayarakat adalah segala-galanya untuk pelaksanaan pemilihan serentak. Penerapan potokol kesehatan yang ketat juga menjaga kualitas dan kedewasaan demokrasi,” ujar Plt Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan, di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.
Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Bambang mengatakan tugas Kominfo dalam pelaksanaan pilkada ialah menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam menentukan masa depan pembangunan daerah dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Tugas ini dapat terwujud jika didukung berbagai stakeholder atau mitra strategi, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
“Masyarakat dituntut untuk tetap cerdas memilih siapa yang akan memimpin di masa depan. Di samping tuntutan lain yang tidak kalah krusial, yakni untuk tetap menajga iklim damai sepanjang berlangsungnya pesta demokrasi. Pemilih cerdas, pemilih sehat, dan pemilih damai menjadi pesan kunci pemilihan serentak tahun 2020,” ujarnya.
Baca: Risiko Penularan Tinggi, 13 Kabupaten/Kota Diminta Waspada Jelang Pilkada
Bambang berharap semangat pegiat KIM sebagai pilar terdepan dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat dapat terus terpelihara. Menurut dia, ajakan memilih dapat lebih mudah diterima masyarakat jika disampaikan orang dan cara yang tepat.
Untuk mengatasi itu, peran KIM berkomunikasi langsung dengan warga lewat berbagai media yang sesuai kearifan lokal, seperti rembuk warga atau kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada terus menyebarkan konten-konten sosialisasi secara masif di seluruh media sosial milik KPU RI dan daerah.
“Kami sudah mengotimalkan hampir 99 persen medsos yang ada untuk sosialisasi semua regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di lapangan,” kata Deputi Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima.
Kepolisian juga memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2020. Polri berusaha keras meyakinkan masyarakat soal keamanan selama pelaksanaan pilkada.
“Ini pertaruhan negara dalam penyelenggaraan negara. Kami Polri, dibantu TNI siap mengamankan pelaksanaan pemilihan ini. Warga tidak usah takut, pelaksanaan ini akan berjalan aman dan lancar,” kata Kabag Yaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri, Kombes Tjahyono Saputro.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
“Keselamatan dan kesehatan msayarakat adalah segala-galanya untuk pelaksanaan pemilihan serentak. Penerapan potokol kesehatan yang ketat juga menjaga kualitas dan kedewasaan demokrasi,” ujar Plt Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan, di Jakarta, Rabu, 25 November 2020.
Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di 270 daerah pada 9 Desember 2020. Terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Bambang mengatakan tugas Kominfo dalam pelaksanaan pilkada ialah menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam menentukan masa depan pembangunan daerah dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Tugas ini dapat terwujud jika didukung berbagai stakeholder atau mitra strategi, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
“Masyarakat dituntut untuk tetap cerdas memilih siapa yang akan memimpin di masa depan. Di samping tuntutan lain yang tidak kalah krusial, yakni untuk tetap menajga iklim damai sepanjang berlangsungnya pesta demokrasi. Pemilih cerdas, pemilih sehat, dan pemilih damai menjadi pesan kunci pemilihan serentak tahun 2020,” ujarnya.
Baca: Risiko Penularan Tinggi, 13 Kabupaten/Kota Diminta Waspada Jelang Pilkada
Bambang berharap semangat pegiat KIM sebagai pilar terdepan dalam menyampaikan informasi untuk masyarakat dapat terus terpelihara. Menurut dia, ajakan memilih dapat lebih mudah diterima masyarakat jika disampaikan orang dan cara yang tepat.
Pemanfaatan media sosial
Di masa pandemi covid-19, pemerintah mengoptimalkan sosialisasi melalui media digital. Sayangnya, tak semua wilayah memiliki akses internet, seperti Indonesia bagian timur. Sehingga sosialisasi belum bisa dilakukan dengan optimal.Untuk mengatasi itu, peran KIM berkomunikasi langsung dengan warga lewat berbagai media yang sesuai kearifan lokal, seperti rembuk warga atau kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada terus menyebarkan konten-konten sosialisasi secara masif di seluruh media sosial milik KPU RI dan daerah.
“Kami sudah mengotimalkan hampir 99 persen medsos yang ada untuk sosialisasi semua regulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana di lapangan,” kata Deputi Dukungan Teknis KPU, Eberta Kawima.
Kepolisian juga memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada 2020. Polri berusaha keras meyakinkan masyarakat soal keamanan selama pelaksanaan pilkada.
“Ini pertaruhan negara dalam penyelenggaraan negara. Kami Polri, dibantu TNI siap mengamankan pelaksanaan pemilihan ini. Warga tidak usah takut, pelaksanaan ini akan berjalan aman dan lancar,” kata Kabag Yaninfodok Biro PID Divisi Humas Polri, Kombes Tjahyono Saputro.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((AZF))
BERITA TERKAIT
