Tidak Ada Alasan Mengakomodasi Kampanye Tatap Muka Selama Pilkada
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. MI/M Irfan
Jakarta: Seluruh kegiatan tatap muka langsung terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 harus ditiadakan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak lagi mencari alasan mengakomodasi pertemuan langsung dalam Peraturan KPU (PKPU).
"Tidak ada alasan lagi. Semua harus diperlakukan sama," tegas Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Politikus Parta NasDem itu mengatakan ada beberapa alasan yang selama ini digunakan KPU mengakomodasi sejumlah kegiatan tatap muka saat kampanye. Salah satunya, kendala jaringan telekomunikasi di sejumlah daerah.
Padahal, menurut dia, kendala ini sudah pernah dibahas Komisi II dan KPU. Komisi II meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memetakan daerah yang memiliki keterbatasan jaringan telekomunikasi, khususnya internet.
"Sehingga KPU bisa meminta Kemenkominfo memperbaiki jaringan internet di daerah tersebut," kata dia.
Saan juga merespons alasan lain yang digunakan KPU, yakni pertemuan tatap muka masih terdapat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dia menyebutkan KPU tidak harus selalu mengacu UU dalam membuat aturan teknis kampanye.
Dia mengatakan KPU punya preseden membuat sebuah aturan yang tidak diakomodasi UU. Seperti melarang eks terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
"Di UU-nya dibolehkan tapi di PKPU melarang soal eks narapidana korupsi dan itu kontroversi menyangkut kepentingan personal partai dan lain sebagainya," ucap dia.
Baca: KPU Tak Bisa Menghapus Seluruh Pertemuan Langsung Selama Kampanye
Saan meminta KPU lebih bijak membuat aturan teknis. Apalagi, pilkada dilakukan di tengah pandemi.
"Jadi PKPU ini walaupun mengeluarkan aturan dalam tanda kutip bertentangan dengan UU, ini kan dalam masa bencana. Dulu (larangan eks narapidana koruptor menjadi caleg) kan enggak bencana," ujar dia.
Dia meyakini aturan pelarangan kampanye tatap muka bakal diterima oleh seluruh pihak. KPU diminta tidak perlu khawatir karena tidak akan ada pihak yang menggugat pelarangan tersebut.
Bila perlu, kata Saan, seluruh pihak terkait membuat kesepakatan bersama agar ketentuan yang dibuat KPU dipatuhi. Sehingga, KPU bisa leluasa mengatur penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19.
"Dan semua tidak akan melakukan hal-hal yang terkait soal gugatan dan lain sebagainya," ujar dia.
Sebelumnya, KPU beralasan tidak bisa 100 persen menghapus pertemuan langsung selama kampanye Pilkada 2020. Tidak semua daerah bisa menerapkan kampanye daring.
"Faktanya ada daerah yang tidak memungkinkan untuk pemanfaatan teknologi informasi," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
"Tidak ada alasan lagi. Semua harus diperlakukan sama," tegas Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Politikus Parta NasDem itu mengatakan ada beberapa alasan yang selama ini digunakan KPU mengakomodasi sejumlah kegiatan tatap muka saat kampanye. Salah satunya, kendala jaringan telekomunikasi di sejumlah daerah.
Padahal, menurut dia, kendala ini sudah pernah dibahas Komisi II dan KPU. Komisi II meminta KPU berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memetakan daerah yang memiliki keterbatasan jaringan telekomunikasi, khususnya internet.
"Sehingga KPU bisa meminta Kemenkominfo memperbaiki jaringan internet di daerah tersebut," kata dia.
Saan juga merespons alasan lain yang digunakan KPU, yakni pertemuan tatap muka masih terdapat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dia menyebutkan KPU tidak harus selalu mengacu UU dalam membuat aturan teknis kampanye.
Dia mengatakan KPU punya preseden membuat sebuah aturan yang tidak diakomodasi UU. Seperti melarang eks terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif.
"Di UU-nya dibolehkan tapi di PKPU melarang soal eks narapidana korupsi dan itu kontroversi menyangkut kepentingan personal partai dan lain sebagainya," ucap dia.
Baca: KPU Tak Bisa Menghapus Seluruh Pertemuan Langsung Selama Kampanye
Saan meminta KPU lebih bijak membuat aturan teknis. Apalagi, pilkada dilakukan di tengah pandemi.
"Jadi PKPU ini walaupun mengeluarkan aturan dalam tanda kutip bertentangan dengan UU, ini kan dalam masa bencana. Dulu (larangan eks narapidana koruptor menjadi caleg) kan enggak bencana," ujar dia.
Dia meyakini aturan pelarangan kampanye tatap muka bakal diterima oleh seluruh pihak. KPU diminta tidak perlu khawatir karena tidak akan ada pihak yang menggugat pelarangan tersebut.
Bila perlu, kata Saan, seluruh pihak terkait membuat kesepakatan bersama agar ketentuan yang dibuat KPU dipatuhi. Sehingga, KPU bisa leluasa mengatur penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19.
"Dan semua tidak akan melakukan hal-hal yang terkait soal gugatan dan lain sebagainya," ujar dia.
Sebelumnya, KPU beralasan tidak bisa 100 persen menghapus pertemuan langsung selama kampanye Pilkada 2020. Tidak semua daerah bisa menerapkan kampanye daring.
"Faktanya ada daerah yang tidak memungkinkan untuk pemanfaatan teknologi informasi," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Medcom.id, Selasa, 22 September 2020.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((JMS))
BERITA TERKAIT
