Palembang: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatra Selatan meminta pilkada serentak di Bumi Sriwijaya ditunda. Pasalnya, saat ini kasus covid-19 di Sumsel masih tinggi dan nihil wilayah zona hijau.

"Jika pilkada tetap dipaksakan penyebaran kasus akan meningkat tentunya sehingga bisa membuat tenaga kesehatan kewalahan," kata Ketua IDI Sumsel, Rizal Sanif, Senin 5 Oktober 2020.

Rizal mengatakan angka kasus kematian covid-19 di Sumsel masih di atas angka rata-rata nasional yakni 5,7 persen. Ditambah, tujuh wilayah di Sumsel yang akan mengelar pilkada saat ini belum ada berstatus zona hijau. 

"Saat pilkada pasangan calon itu juga akan melakukan kampanye yang sangat rawan mengumpulkan massa. Itu yang harus dihindari," ungkapnya.

Baca: Ribuan Buruh Hendak Aksi di DPR Dicegat

Selain itu, untuk wilayah yang melaksanakan pilkada sejauh ini belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai mulai dari tenaga spesialis hingga peralatannya. 

"Jika ada peningkatan kasus bagaimana penanganannya, kalau rumah sakit saja fasilitasnya kurang lengkap," jelasnya.

Sementara itu, Pakar Epidemiologi Universitas Sriwijaya (Unsri), Iche Andriany Liberty, mengatakan ada tiga wilayah di Sumsel yang mengelar pilkada seperti OKU Selatan, OKU Timur, dan Musi Rawas paling rendah mengirimkan jumlah testing covid-19. 

Menurutnya, untuk pelaksanaan pilkada seharusnya boleh dilakukan jika positivity rate Sumsel sudah di bawah angka lima persen. Hingga 21 September 2020 lalu positivity rate Sumsel masih diangka 27,15 persen. 

"Jika diteruskan pilkada di Sumsel akan menimbulkan klaster kasus. Jika memang harus diharuskan pemerintah perlu ketegasan untuk paslon yang mengumpulkan massa diberi sanksi," katanya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ALB))