KPU. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
KPU. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

KPU Sulit Mengimplementasikan Kampanye Daring

Pilkada pilkada serentak Pemilu Serentak 2020
Emir Chairullah • 23 November 2020 05:06
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui mayoritas calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lebih memilih kampanye tatap muka ketimbang melalui daring (online). Keterbatasan infrastruktur menjadi alasan utama para cakada tidak mengikuti anjuran KPU untuk menerapkan kampanye online.
 
"Infrastrukturnya terbatas. Akhirnya mereka memilih tatap muka. Berdasarkan pantauan kami hanya 23 persen pasangan calon yang menggunakan media daring, sisanya 77 persen tatap muka,” kata Anggota KPU Ilham Saputra dalam diskusi daring, Minggu, 22 November 2o2o.
 
Menurut Ilham, salah satu alasan kesulitan menegakkan aturan pemilu, yaitu ketiadaan regulasi yang mengatur pemilu di tengah pandemi. Secara detail, tidak ada satupun aturan yang bisa menindak keras apalagi mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi ke depan hal-hal detail mengenai pilkada di tengah pandemi ini harus diatur dalam revisi UU Pemilu ke depan," ujarnya.
 
Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Buat Pedoman Etik Kampanye di Media Sosial
 
Senada dengan Ilham, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron. Menurutnya terdapat berbagai kesulitan para cakada untuk melakukan kampanye secara daring.
 
"Mereka lebih memilih metode tatap muka karena jauh lebih praktis dibanding kampanye daring atau lebih murah dibanding kampanye melalui media massa. Akibatnya kampanye daring yang disarankan tidak banyak dipatuhi," ujarnya.
 
Dengan berbagai keterbatasan ini, kata Herman, pihaknya berharap para cakada dari Partai Demokrat bisa memenangkan Pilkada 2020 ini. Selain selamat secara kesehatan, pihaknya berharap suara publik yang sudah mencoblos juga ikut diselamatkan.
 
"Untuk itu, kita ingin gunakan e-rekap untuk jadi bahan pembanding," kata dia.
 
Sementara itu, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraeni menyebut kesulitan kampanye secara daring bisa menyebabkan masyarakat ragu proses tahapan pemilu di tengah pandemi bisa diimplementasikan dengan baik. "Ada keragu-raguan dari masyarakat untuk ilkut mengimplementasikan pilkada secara sehat. Ini berdampak ke partisipasi pemilih," kata Titi.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif