Jakarta: Koalisi untuk Etika Media Sosial membuat pedoman etik kampanye politik di media sosial Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pedoman tersebut melengkapi kebijakan yang berlaku terkait kampanye daring.

"Pedoman disusun sebagai komitmen bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kandidat, media sosial, dan masyarakat sipil agar bisa menjaga etika selama masa kampanye di media sosial," kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika, dalam diskusi secara daring, Minggu, 22 November 2020.

Dhika mengatakan pedoman etika yang dibentuk tidak bersifat memaksa. Namun, mendorong pemahaman dan komitmen setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.

Komitmen yang dimaksud antara lain melakukan pengecekan fakta, menyebarkan informasi yang terpercaya dan terkonfirmasi, menggunakan akun asli. Kemudian, semua pandangan di media sosial dihormati, menjaga etika dan hormat dalam berbahasa, jujur melaporkan dana untuk iklan dan konten kampanye di media sosial, dan mempromosikan konten yang sehat.

Baca: Sembilan Risiko Kampanye Pilkada 2020 di Medsos

Kode etik mengajak platform media sosial berkomitmen antara lain, mempromosikan konten dari akun resmi dan terautentifikasi, transparansi dan kebebasan berpendapat. Kemudian, menerapkan transparansi iklan yang lebih bersifat universal dengan membuka akses setara pada publik terhadap laporan dana yang dialokasi kandidat untuk iklan kampanye di media sosial.

Selain itu, organisasi masyarakat sipil akan berkomitmen untuk secara aktif mendukung dan memberikan asistensi terhadap kandidat, parpol, tim kampanye, dan platform yang memenuhi komitmen tersebut. Lalu, memberi kritik positif yang memabangun dan memberikan apresiasi secara proporsional melalui platfrom bagi mereka yang memenuhi komitmen.

Selanjutnya, media diminta melaporkan dan mengevaluasi kebenaran iklan politik dan mendorong sesama jurnalis lebih waspada terhadap pesan-pesan iklan politik. Lalu, mengkritisi, membedah, dan mengungkapkan konten yang dibuat dan disebarkan kandidat dan tim kampanye.

Media juga diminta independen, netral, dan objektif dalam memberikan kritik bagi kandidat. Mereka harus melakukan pengecekan fakta terhadap informasi dalam kampanye politik.

Perludem merupakan salah satu dari 11 kelompok yang tergabung dalam koalisi tersebut. Dhika mengatakan ada sembilan risiko paling rentan terjadi saat kampanye di media sosial. 

Risiko tersebut adalah hoaks, misinformasi, kampanye hitam, penggunaan bot, dan penggunaan akun anonim. Kemudian penggunaan influencer, politik identitas, hingga iklan kampanye tanpa aliran dana yang transparan.

"Kami lihat regulasi saat ini tidak bisa menanggulangi kesembilan resiko itu. Karena aturan lebih banyak soal larangan kampanye secara umum," ujar dia.

Selain itu, kata dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 13 Tahun 2020 hanya mengatur soal masalah teknis kampanye di media sosial. Misalnya, pendaftaran akun, larangan beriklan di waktu tertentu dan jumlah iklan.  

Koalisi untuk Etika Media Sosial terdiri dari 11 kelompok masyarakat sipil dan asosiasi. Antara lain, Perludem, Saraswati, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), Centre for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada, Universitas Atma Jaya.

Kemudian, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Koalisi Perempuan Indonesia, Generasi Melek Politik, Komite Independen Sadar Pemilu. Selanjutnya, Warga Muda, Rumah Kebangsaan, dan Democracy and Electoral and Empowerment Partnership.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((ADN))