Kemendagri: Zona Merah Covid-19 di Daerah Penyelenggara Pilkada Menurun
Ilustrasi korona. Medcom.id
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 belum memunculkan klaster penyebaran covid-19. Kemendagri mengeklaim zona merah penyebaran covid-19 di daerah penyelenggara pilkada menurun.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menyebut terdapat 45 daerah penyelenggara pilkada masuk zona merah pada 6 September 2020 atau pada tahap awal kampanye. Tercatat, 309 daerah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
"Data yang terakhir kami berhasil kumpulkan 8 November, daerah merah yang melakukan pilkada turun menjadi 18 daerah," ujar Safrizal dalam konferensi pers, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2020.
Ia menyakini penurunan zona merah disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan di daerah penyelenggara pilkada tinggi. Pemerintah dinilai berhasil menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi klaster baru pilkada.
(Baca: Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Terus Meningkat)
"Tentu saja (penurunan zona merah) kerja sama semua pihak. Kita melakukan evaluasi mingguan terhadap seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada," tutur dia.
Namun, evaluasi berkala tidak berlaku untuk Provinsi Aceh dan DKI Jakarta yang tidak menggelar pilkada. Pelaksanaan evaluasi melibatkan Satuan Tugas Covid-19, TNI, Polri, dan daerah penyelengara pilkada.
"Ini (evaluasi) kita lakukan untuk membahas perkembangan kepatuhan terhadap protokol kesehtaan bagi di daerah pilkada," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal menyebut terdapat 45 daerah penyelenggara pilkada masuk zona merah pada 6 September 2020 atau pada tahap awal kampanye. Tercatat, 309 daerah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020.
"Data yang terakhir kami berhasil kumpulkan 8 November, daerah merah yang melakukan pilkada turun menjadi 18 daerah," ujar Safrizal dalam konferensi pers, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2020.
Ia menyakini penurunan zona merah disebabkan tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan di daerah penyelenggara pilkada tinggi. Pemerintah dinilai berhasil menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi klaster baru pilkada.
(Baca: Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Terus Meningkat)
"Tentu saja (penurunan zona merah) kerja sama semua pihak. Kita melakukan evaluasi mingguan terhadap seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada," tutur dia.
Namun, evaluasi berkala tidak berlaku untuk Provinsi Aceh dan DKI Jakarta yang tidak menggelar pilkada. Pelaksanaan evaluasi melibatkan Satuan Tugas Covid-19, TNI, Polri, dan daerah penyelengara pilkada.
"Ini (evaluasi) kita lakukan untuk membahas perkembangan kepatuhan terhadap protokol kesehtaan bagi di daerah pilkada," tutur dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
