Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai kampanye politik dengan menggunakan media sosial untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) butuh pengawasan ekstra. Kampanye dengan media sosial dinilai berbahaya.

"Ruang gelap ini berpotensi menjadi ruang penyebaran seperti beberapa risiko hasutan, disinformasi, kampanye hitam yang nantinya sulit akan diawasi," kata peneliti dari Perludem Mahardhika dalam telekonferensi di Jakarta, Minggu, 10 Januari 2021.

Dhika mengatakan media sosial bisa memisahkan penggunanya berdasar algoritma tertentu. Tiap pengguna media sosial bisa mendapatkan iklan kampanye yang berbeda.

"Saya bisa lihat iklan A tapi belum tentu yang lain bisa lihat," ujar Dhika.

Baca: Survei: Mayoritas Warga Nilai Pilkada 2020 Jujur dan Adil

Algoritma ini bisa dimanfaatkan oleh para calon untuk mengatur strategi licik dalam kampanye. Pencitraan dan hasutan bisa dijalankan dalam waktu bersamaan.

"Ini bisa memanipulasi pilihan politik tanpa disadari oleh pengguna," tutur Dhika.

Perludem meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperketat kampanye dengan media sosial ke depannya. Perludem menilai kampanye media sosial terlalu bahaya jika dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

((JMS))