KPU Batam Segera Tetapkan Calon Wali Kota Terpilih
Ketua MK Anwar Usman (kanan) berdiskusi dengan panitera pengganti didampingi hakim konsitusi Arief Hidayat (kedua kiri) dan Aswanto saat memimpin sidang di ruang sidang utama gedung MK, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (15/02/2021). Foto: MI/Susanto
Batam: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Kepulauan Riau segera menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Pilkada 2020. Ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima permohonan sengketa pilkada setempat.
"Setelah putusan MK hari ini, maka KPU Batam akan menindaklanjuti ke tahapan berikut, yakni penetapan pasangan calon terpilih dan pengusulan pengesahan wali kota dan wakil wali kota," kata Anggota KPU Batam, William Seipattiratu, seperti dilansir Antara, Rabu, 17 Februari 2021.
Penetapan pasangan calon wali kota-wakil wali kota terpilih dilakukan tiga hari setelah KPU menerima salinan putusan dari MK. William melanjutkan, penetapan calon kepala daerah terpilih dilaksanakan melalui pleno terbuka sesuai PKPU.
Mengenai permohonan sengketa pilkada di MK, ia mengatakan itu merupakan bentuk kedewasaan berpolitik di daerah setempat. "Pilkada Batam berlangsung lancar dan kondusif. KPU Berterima kasih kepada semua pihak yang ikut andil menciptakan kondusifnya tahaan demi
tahapan hingga hari ini," kata dia.
MK telah memutuskan tidak melanjutkan sengketa Pilkada Kota Batam 2020 yang dimohonkan pasangan calon wali kota-wakil wali kota Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basyid.
Baca: MK Tolak Permohonan Gugatan Paslon Pilkada Batam, Lukita-Abdul
MK tidak menerima permohonan Lukita-Basyid karena melewati tenggang waktu pengajuan, yaitu tiga hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU.
KPU Batam membuat pengumuman penetapan perolehan suara pada Jumat, 18 Desember 2020. Dengan begitu, batas permohonan semestinya sampai Selasa, 22 Desember 2020. Sedangkan pemohon permohonan kepada panitera mahkamah dilakukan pada Rabu, 23 Desember 2020.
"Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan hukum mengenai kedudukan hukum pemohon dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu," kata majelis.
"Dan seandainya permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah tidak meyakini dalil Lukita-Basyid dapat menerobos ketentuan pasal 158 UU 10 tahun 2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara," demikian simpulan majelis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
"Setelah putusan MK hari ini, maka KPU Batam akan menindaklanjuti ke tahapan berikut, yakni penetapan pasangan calon terpilih dan pengusulan pengesahan wali kota dan wakil wali kota," kata Anggota KPU Batam, William Seipattiratu, seperti dilansir Antara, Rabu, 17 Februari 2021.
Penetapan pasangan calon wali kota-wakil wali kota terpilih dilakukan tiga hari setelah KPU menerima salinan putusan dari MK. William melanjutkan, penetapan calon kepala daerah terpilih dilaksanakan melalui pleno terbuka sesuai PKPU.
Mengenai permohonan sengketa pilkada di MK, ia mengatakan itu merupakan bentuk kedewasaan berpolitik di daerah setempat. "Pilkada Batam berlangsung lancar dan kondusif. KPU Berterima kasih kepada semua pihak yang ikut andil menciptakan kondusifnya tahaan demi
tahapan hingga hari ini," kata dia.
MK telah memutuskan tidak melanjutkan sengketa Pilkada Kota Batam 2020 yang dimohonkan pasangan calon wali kota-wakil wali kota Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basyid.
Baca: MK Tolak Permohonan Gugatan Paslon Pilkada Batam, Lukita-Abdul
MK tidak menerima permohonan Lukita-Basyid karena melewati tenggang waktu pengajuan, yaitu tiga hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU.
KPU Batam membuat pengumuman penetapan perolehan suara pada Jumat, 18 Desember 2020. Dengan begitu, batas permohonan semestinya sampai Selasa, 22 Desember 2020. Sedangkan pemohon permohonan kepada panitera mahkamah dilakukan pada Rabu, 23 Desember 2020.
"Menimbang bahwa berdasarkan petimbangan hukum mengenai kedudukan hukum pemohon dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu," kata majelis.
"Dan seandainya permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, mahkamah tidak meyakini dalil Lukita-Basyid dapat menerobos ketentuan pasal 158 UU 10 tahun 2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara," demikian simpulan majelis.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((UWA))
BERITA TERKAIT
